JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Badan Otorita untuk mengurus seluruh rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, rencananya bakal dibentuk Januari 2020.
”Badan Otorita pemindahan dan pembangunan ibu kota negara paling lambat dibentuk Januari 2020,” kata Presiden Joko Widodo ketika meninjau lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, kemarin.
Badan Otorita yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden tersebut akan mengatur mengenai persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Badan Otorita pemindahan ibu kota negara itu menurut Presiden Jokowi, sudah disiapkan dan tinggal penentuan calon Ketua Badan Otorita yang akan dilaksanakan paling lama Januari 2020. Jokowi menyebutkan, kawasan ibu kota negara bisa menjadi kota atau provinsi baru di Kalimantan yang akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Kawasan ibu kota negara baru telah ditetapkan lebih kurang 256.000 hektare, terbagi sekitar 56.000 hektare kawasan inti dan kawasan pemerintahan sekitar 5.600 hektare. Presiden memperkirakan titik pusat pemerintahan ibu kota negara Indonesia yang baru berada di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. “Kami melihat di wilayah Kecamatan Sepaku infrastruktur dasar jalan sudah ada kendati baru pengerasan dan itu akan memudahkan untuk pembangunan,” ujar Jokowi.
Sementara itu, Bupati Penaam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud berharap dengan kunjungan Presiden ke wilayah Penajam Paser Utara tersebut membawa dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah Kecamatan Sepaku. Dengan pemindahan ibu kota negara tersebut Bupati juga berharap, pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara, seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan akan lebih merata. “Jalan di wilayah Kecamatan Sepaku yang merupakan jalan Trans Kalimantan sudah bertahun-tahun rusak,” ucap Abdul Gafur Mas’ud.
Pembangunan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur akan dibangun dengan desain dan konsep sebagai smart city dan forest city (kota cerdas dan sekaligus perlindungan lingkungan).
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, mengatakan hal itu, berdasarkan pesan dari Presiden Joko Widodo. Ibu kota negara yang baru akan dibangun di kawasan hutan produksi yang sebelumnya adalah hutan tanaman industri Itchi Hutani Manunggal.
Terkait dengan konsep pembangunan ibu kota negara yang menggabungkan konsep “smart city” dan “forest city” tersebut, menurut Siti Nurbaya, KLHK masih mendalami langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk tujuan tersebut. “Kebijakan yang akan diputuskan, tentunya tetap dengan menjaga habitat, terutama orangutan dan bekantan, serta pemulihan lingkungan alam dan penanganan bekas tambang,” katanya.
Kementerian LHK, menyiapkan pembangunan kebun bibit persemaian modern di lahan seluas 120 hektare, pada tahun depan, dengan produksi bibit minimal 15 juta bibit pohon per tahun. “Untuk mewujudkan gagasan besar ini, Pemerintah melakukan persiapan secara komprehensif, terutama pada bagian tugas KLHK, yaitu pada aspek lingkungan,” katanya.
Siti Nurbaya menjelaskan, KLHK telah melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk menjadi dasar penyusunan masterplan ibu kota negara. Dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW), kata dia, nantinya akan memberi pengaruh pada kebijakan rencana dan program berdasarkan kondisi lapangan dan aturan perundangan yang ada. “KLHK juga akan terus melakukan rehabilitasi hutan dan lahan yang proses pengerjaannya dimasukkan dalam kerangka waktu yang sama,” katanya.
(fin/ful)
Sumber: www.fin.co.id
