Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengungkapkan, pembentukan PT Jiwasraya Putra bertujuan untuk mencari setoran modal dari calon pemegang saham dan investor. Modal itu akan membantu menutup sebagian utang polis Jiwasraya yang jatuh tempo. ’’Tapi, itu sepanjang setoran modal ini bisa segera masuk. Pertanyaannya, kapan Jiwasraya Putra ini bisa segera punya izin operasi?’’ ujarnya kemarin.
Dia menuturkan, dalam jangka pendek, pemerintah mengandalkan Jiwasraya Putra, sedangkan jangka menengah adalah melalui pembentukan holding BUMN Asuransi. Menurut Toto, upaya itu merupakan skema bailout dari pemerintah. Jika holding sudah terbentuk, saat Jiwasraya mengeluarkan surat utang (bond), diharapkan holding tersebut bisa membelinya.
Dana yang masuk bisa digunakan untuk menutup utang jangka pendek polis yang jatuh tempo. Sebagai informasi, holding asuransi yang bakal dipimpin PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) itu ditargetkan selesai pada kuartal II tahun depan.
Untuk itu, menurut Toto, holding asuransi tersebut harus memiliki nilai lebih, tidak sekadar dibentuk untuk menutup utang Jiwasraya. ’’Holding harus mampu membikin value creation sehingga nilai holding jauh lebih tinggi dibandingkan penjumlahan nilai masing-masing BUMN yang berdiri sendiri (stand alone). Kalau value creation tercipta, daya saing holding meningkat dan dapat mulai bersaing dengan pemain asuransi global yang beroperasi di Indonesia,’’ jelasnya.
Pengamat asuransi/arbiter Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) Irvan Rahardjo menuturkan, pemerintah maupun otoritas terkait tidak bisa mengandalkan PT Jiwasraya Putra sebagai solusi cepat menyelesaikan persoalan Jiwasraya. Sebab, anak perusahaan mungkin hanya bisa membantu untuk restrukturisasi. ’’Tapi, itu butuh waktu 5–10 tahun. Sementara yang dibutuhkan dalam jangka pendek adalah dana segar,’’ ungkapnya saat dihubungi kemarin.
