JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Program Kartu Pra-Kerja yang dikampanyekan Joko Widodo saat Pilpres akan diluncurkan pada April 2020. Untuk tahap awal kartu akan dibagikan di Jakarta dan Jawa Barat.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan target peluncuran Kartu Pra-Kerja pada April 2020. Untuk tahap awal daerah yang akan dibagikan di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) dan Jawa Barat.
“Kami awali dari Jabodetabek, setelah itu kami segera dapat feedback, dari feedback itu kami segera benahi terus langsung masuk ke daerah lain,” katanya di Jakarta, Selasa (18/2).
Terkait pembagian di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, dia beralasan karena jumlah pencari kerja yang sangat besar di wilayah tersebut.
“Perkembangannya cepet, Jabodetabek dan Jabar dulu pertama, setelah itu langsung menyebar,” katanya.
Setelah mencermati dan mengevaluasi, peluncuran Kartu Pra-Kerja tersebut rencananya akan dikembangkan ke daerah lain di antaranya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Ditambahkannya, implementasi Kartu Pra-Kerja juga tidak menunggu pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR. Namun tinggal menantikan peraturan presiden.
“Secepatnya, ini Februari segera turun Perpres, Maret persiapan dan April mulai jalan,” imbuhnya.
Meski telah memiliki Kartu Pra-Kerja, namun Moeldoko mengaku belum bisa menjamin sasaran peserta yang mencapai dua juta orang itu seluruhnya langsung terserap dunia kerja.
Sebab, pemerintah, tidak bisa mengendalikan pasar tenaga kerja. Namun, pastinya pemerintah ingin para pencari kerja itu memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha sehingga menjadi bekal mereka terserap dunia kerja atau justru menciptakan lapangan kerja baru.
“Sementara ini kami coba hubungkan supply dan demand agar mereka terakomodasi di lapangan. Kami tidak ingin buat kursus yang tidak dibutuhkan oleh pengusaha,” katanya.
Mantan Panglima TNI ini juga mengatakan akan menyeleksi ketat penyelenggara kursus dan latihan kerja bagi sumber daya manusia (SDM) yang mengikuti program pelatihan prakerja melalui verifikasi lintas sektor.
“Nanti kami verifikasi dengan detail di lapangan apa kursus itu memiliki kapasitas memadai atau tidak, jangan sampai muncul kursus kaki lima, begitu tahu ada program Rp 10 triliun, muncul kursus kaki lima, itu kami tidak mau,” katanya.
Menurutdia, seleksi ketat akan melibatkan lintas sektor di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan berbasis aplikasi, pemerintah daerah dan Project Management Office (PMO) atau organisasi yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek Kartu Pra Kerja.
