JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Pemerintah mengakui distribusi bantuan sosial (Bansos) masih bermasalah dan banyak salah sasaran. Hal tersebut karena data yang diperoleh pemerintah masih tidak akurat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui akurasi data bansos belum sepenuhnya akurat. Meski demikian, dia mengatakan pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaikinya.
“Harus saya akui bahwa memang data belum betul-betul bagus, tetapi bukan berarti kita harus tunggu sampai data bagus baru diberi (bansos), ya mereka sudah kelaparan kok,” ujarnya dalam pernyataan persnya, Senin (4/5/2020).
Dikatakannya, sembari pemerintah berupaya melakukan pembenahan terhadap keakuratan data, Muhadjir memastikan bansos akan tetap disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.
“Karena itu ini sudah kita antisipasi keduanya. Data enggak lengkap enggak apa-apa. Yang penting segera dibagi (bansosnya) sambil kita benahi datanya,” ucapnya.
Dijelaskannya, agar dana bansos dapat tersalurkan ke seluruh pihak yang membutuhkan, pemerintah akan mengutamakan kepada pihak yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Karena kalau yang sudah ada di DTKS itu otomatis dia sudah akan mendapatkan skema yang ada. Misalkan PKH, ada bantuan tunai langsung untuk sembako dan bahkan ditambah nilainya. Nah ini yang jadi sasaran utama adalah mereka yang ini yang belum terdaftar,” terangnya.
Dia meminta kepada seluruh unsur pemerintah daerah termasuk Ketua RT dan RW, untuk betul-betul mendata warganya yang membutuhkan bansos tersebut. Sehingga tidak ada lagi kasus pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Karena kalau dibilang butuh, semua pasti butuh. Apalagi mestinya juga dari pihak warga saya mohon kesadarannya kalau memang dia sudah mampu dan ada warga lain yang lebih membutuhkan tidak apa-apa itu dialihkan. Jangan sudah mampu merasa tidak mampu,” katanya.
