Tapi kecukupan modal beda dengan likuiditas. Meski likuiditas kuat, modal masih harus diperkuat. Rudy Ramli memperkirakan ekonomi akan terus memburuk. Modal harus diperkuat. Penilaian untuk sebuah bank lebih pada kekuatan modalnya. Bukan hanya likuiditasnya.
Itu sudah masa lalu.
Belakangan ini setiap kali saya bertemu Rudy Ramli setiap itu pula saya lihat kesehatannya kian prima. “Saya bersyukur diberi kesehatan yang baik,” komentarnya. Tapi saya juga melihat Rudy Ramli kini percaya ilmu hitam. “Orang Barat pun mempraktikkan ilmu hitam,” katanya. “Lihat itu Harry Potter,” tambahnya.
Dan di saat kehilangan Bank Bali itu Rudy merasa lagi terkena ilmu hitam. “Luar biasa cara orang mengambil alih bank saya,” ujar Rudy.
Tapi saat mencari tambahan modal dulu pikirannya masih sangat sehat. Modal harus kuat. Waktu itu ia perlu uang Rp 1,4 triliun. Agar Bank Bali tetap kuat. Rudy pun mengangkat penasihat keuangan dari Amerika, JP Morgan. Untuk menggalang investor.
Dalam sekejap JP Morgan bisa mendapat 20 calon investor serius. Dari 25 investor yang disurati. Di antaranya adalah Standard Chartered, Citibank, ABN Amro, GE Capital, dan ANG.
Setelah dilakukan seleksi, terpilihlah tiga yang paling serius: Citibank, ABN Amro, dan GE Capital. Tiba-tiba Citibank Bank minta bertemu langsung Rudy Ramli. Tanpa JP Morgan. Pertemuan itu harus di Singapura. Pertemuan di Singapura itu ternyata sangat menarik. “Citibank berminat mengambil alih credit card Bank Bali dengan nilai yang amat tinggi,” ujar Rudy Ramli kemarin.
Kalau transaksi credit card itu terjadi Bank Bali tidak perlu tambahan modal lagi. “Citibank mau membeli dengan Rp 1,5 triliun,” ujar Rudy Ramli. Padahal kebutuhan perkuatan modal Bank Bali Rp 1,4 triliun.
Dan lagi, kalau transaksi unit kartu kredit seperti itu tidak perlu izin Bank Indonesia. Sedang masuknya bank asing ke dalam modal bank nasional harus atas persetujuan BI dan BPPN.
“Saya puji kejelian Citibank melihat bisnis kartu kredit ini. Saat itu kartu kredit Bank Bali terbesar kedua di Indonesia,” kenang Rudy Ramli.
Tapi Rudy Ramli sudah telanjur mengangkat JP Morgan untuk menangani pencarian investor. Menurut Rudy JP, Morgan tidak setuju penjualan unit kartu kredit itu ke Citibank. Maka Rudy Ramli harus menerima investor lain yang sangat serius: GE Capital. Kontrak dengan GE itu pun di konsultasikan dengan BI dan BPPN: tidak disetujui. “Alasannya tidak suka saja,” ujar Rudy. “Aneh, urusan begini serius kok dasarnya tidak suka,” tambahnya.
Rudy pun menyebut dengan jelas siapa pejabat BI yang mengatakan itu. Saya saja yang tidak tega menuliskannya. Investor kedua yang di konsultasikan ke BI dan BPPN adalah bank Belanda, ABN Amro. Tapi juga ditolak oleh BI.
Menurut Rudy, pihaknya didorong untuk memilih Standard Chartered. Maka, pada 22 April 1999 Rudy harus menandatangani kontrak dengan Standard Chartered. Di gedung BI. Di depan wartawan.
Kontrak itu berlaku untuk masa 3 bulan. Berarti segala pembicaraan harus selesai tanggal 22 Juli 1999. Rudy Ramli memang keras dalam negosiasi selama 3 bulan itu. Selama tiga bulan itu ia merasa dalam tekanan yang berat. Pun sampai batas tanggal 22 Juli 1999. Belum ada kesepakatan yang bisa dilanjutkan dengan penandatangan final.
Keesokan harinya Bank Bali dinyatakan BTO –Bank dalam Take Over. “Saya merasa ada pihak yang berusaha agar Bank Bali di BTO. Agar tidak perlu berurusan dengan keluarga Rudy Ramli,” ujarnya.
Rudy pun belakangam baru tahu: ada surat permintaan BTO itu dari Standard Chartered.
Saat itu Bank Bali masih punya tagihan ke BPPN: Rp 900 miliar. Itulah uang milik Bank Bali yang dulu dipinjamkan ke bank lain atas anjuran BI –agar Bank Bali tidak menempatkan uang lagi di BI.
Untuk menagih yang itulah sulitnya bukan main. Ada saja alasannya. Termasuk karena Bank Bali dianggap terlambat melaporkan peminjaman uangnya ke bank lain. Di situlah Djoko Tjandra turun tangan. Djoko mengaku punya banyak kenalan di dalam pemerintahan. Mulai Jaksa Agung Baramuli sampai politikus Setya Novanto.
