iklan Aplikasi WhatsApp (Foto: Rian Alfianto / JawaPos.com)
Aplikasi WhatsApp (Foto: Rian Alfianto / JawaPos.com)

Banyak kekhawatiran dan kebingungan pun mencuat. Pembaruan tersebut dianggap tidak jelas bagi banyak orang, dan kebijakan privasi yang direferensikan ke Facebook membuat pengguna khawatir bahwa konten pesan mereka akan dibagikan kepada raksasa media sosial itu.

Sementara itu, Facebook mendapat banyak kritik akibat kebijakan privasi datanya yang dianggap buruk. Reaksi negatif dari pengguna tersebut mendorong WhatsApp untuk mengeluarkan klarifikasi dan menunda perubahan hingga Mei. Meskipun ada penundaan tiga bulan, pembaruan yang dimaksudkan akan tetap sama.

“Perubahan diperlukan untuk memungkinkan pengguna mengirim pesan ke pelaku bisnis melalui WhatsApp,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan resminya.

Aturan baru ini mengklarifikasi bahwa komunikasi dengan sektor bisnis lewat WhatsApp mungkin dihosting di server Facebook.

“Ini mungkin langkah pertama untuk menghasilkan uang dan mendapatkan keuntungan dari investasi luar biasa yang mereka lakukan pada tahun 2014 ketika Facebook membeli WhatsApp,” kata Flepp dari Threema.

“Seperti yang kita semua tahu, data pengguna adalah hal yang berharga di zaman kita. Saya pikir sebenarnya itulah yang menjadi kontroversi saat ini,” tambahnya.

Namun, perubahan tersebut tidak akan diterapkan secara global. Perubahan untuk pengguna Eropa menghilangkan aturan detail yang diumumkan untuk wilayah lain.

Rencana untuk mengaktifkan akun Facebook Pay agar pengguna dapat “membayar sesuatu di WhatsApp” tidak termasuk dalam aturan pembaruan Eropa.

Hukum perlindungan data di Eropa termasuk yang terkuat di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas data Eropa mengambil tindakan yang semakin agresif terhadap raksasa perusahaan telekomunikasi.

Kebijakan privasi langsung Signal menyatakan, bahwa data tidak ditautkan ke identitas pengguna juga tidak disimpan di server perusahaan. Orang terkaya di dunia, Elon Musk, mendukung layanan tersebut setelah WhatsApp mengumumkan perubahan kebijakannya.


Berita Terkait



add images