Demi menjaga kepercayan masyarakat kepada pemerintah, lanjut Sudirman, dia berharap tenda itu diturunkan atau dikembalikan dan ditempatkan di posko-posko pengungsian.
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris juga tak membenarkan jika ada pemasangan tenda bantuan di rumah pejabat dengan mengandalkan jabatan untuk mendapatkan fasilitas.
“Tenda bantuan harus lebih mengutamakan masyarakat, jika ada pejabat menggunakan tenda bantuan dari BNPB untuk ditempatkan di rumah pribadi, itu perlu dicek,” tegas Idris.
Asisten II Pemprov Sulbar Junda Maulana membenarkan jika dirinya sendiri telah memakai tenda tersebut di rumahnya. Dipasang di garasi mobilnya. Dia berdalih tenda itu dipinjam atas izin dari pihak BNPB.
“Delapan hari mengungsi saya kembali ke rumah, dalam situasi masih belum nyaman, lalu saya meminjam tenda di BPBD. Kenapa saya berani meminjam karena saat rapat koordinasi Pak Doni (Kepala BNPB Doni Monardo) itu mengatakan, bahwa ada 27 unit tenda yang akan datang. Tenda Keluarga, bagi pejabat yang mau, silahkan pinjam. Saya pinjam, yang tahu itu BPBD, dan saya diberikan dan itu sifatnya sementara,” dalih Junda.
Dia pun memastikan, ketika dia dan keluarganya secara psikologi sudah berani masuk ke rumah, maka tenda tersebut akan dikembalikan. Ataukah jika saat ini masih ada masyarakat yang lebih membutuhkan, ia sendiri siap untuk menyerahkan tenda tersebut.
Kepala BPBD Sulbar Darno Majid menjelaskan bahwa temda-tenda darurat dari BNPB telah disalurkan untuk kebutuhan pelayanan publik. Misalnya kantor dan rumah sakit.
Dia membenarkan, sebanyak 27 tenda juga disalurkan untuk pejabat dan kepala OPD. Untuk digunakan bersama keluarganya. “Iya (dipasang di rumah pribadi) karena mereka juga mengungsi. Bukan dipasang main-main. Kasihan keluarganya, takut juga keluarganya. Ada juga dibagi di tempat umum, kalau dibagi ke masyarakat umum tidak akan cukup, karena sedikit ini tenda,” katanya. (rul)
Sumber: fajar.co.id
