“Sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saya telah meminta agar kebijakan energi juga harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan,” tegasnya.
Data yang diperolehnya, masyarakat miskin yang menikmati subsidi listrik naik dari tahun ke tahun naik. Misalnya, masyarakat miskin menikmati subsidi listrik pada 2017 sebesar sebesar 26 persen dan 2018 naik menjadi 44 persen.
Merespon persoalan subsidi LPG yang tidak sasaran, Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyarankan agar sistem distribusi elpiji 3 kilogram (kg) dari yang terbuka menjadi tertutup. Menurutnya, dengan sistem ini penyaluran subsidi elpiji menjadi tepat sasaran.
“Jangka pendek dan panjang, pendek ubah sistem distribusi dari terbuka jadi tertutup. Kalau siapapun bisa membeli tanpa sanksi. Di Wonosobo mie ongkol pakai gas 3 kg ada 10 an lebih. Laris sekali, mestinya dia eggak berhak tapi karena nggak ada sanksi,” ujar Fahmy.
Ia menjelaskan, sistem penyaluran tertutup ini bisa diimplementasikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pengenaan barcode.
“Mekanisme banyak cara misalnya barcode tapi harus ada komitmen mau barkode atau digabungkan dalam beras miskin atau penerima subsidi listrik 450 VA,” tukasnya. (din/fin)
