Menanggapi peristiwa itu, Aung San Suu Kyi menyerukan seluruh warga untuk melakukan protes usai militer Myanmar (Tatmadaw) melakukan kudeta pemerintahan. Seruan itu diketahui dari pernyataan Suu Kyi di akun resmi Facebook Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Dalam pernyataannya seperti diunggah oleh NLD, Suu Kyi mendorong warga untuk menentang kudeta yang telah terjadi. NLD dalam unggahan itu juga menyebutkan, pernyataan dari Suu Kyi itu ditulis sebelum kudeta yang dilakukan Tatmadaw terjadi pada Senin dini hari waktu setempat.
“Aksi yang dilakukan oleh militer merupakan aksi untuk menempatkan kembali negara dalam kediktatoran,” bunyi pernyataan yang memuat nama tanpa tanda tangan Suu Kyi itu seperti dilansir dari Reuters.
“Saya mendesak orang-orang untuk tidak menerima ini, untuk merespons dan dengan sepenuh hati memprotes kudeta yang dilakukan pihak militer,” sambungnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam penahanan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi oleh junta militer.
Melalui juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan, bahwa Guterres mendesak pimpinan militer untuk menghormati keinginan rakyat Myanmar terkait proses demokrasi di sana.
“Sekretaris Jenderal mengutuk keras penahanan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin politik lainnya. Perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi,” kata Dujarric dalam sebuah pernyataan seperti mengutip AFP.
kepentingan yang lebih besar dari reformasi demokrasi Myanmar, terlibat dalam dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,” imbuhnya.
Desakan agar militer Myanmar membebaskan Suu Kyi juga disuarakan oleh Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Barat. AS mengancam, akan bertindak untuk merespons kudeta pemerintahan yang dilakukan Tatmadaw tersebut.
“Amerika Serikat mengecam segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar. AS akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tindak dihentikan,” kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, melalui pernyataan.
Negara-negara ASEAN mengomentari kudeta militer terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Beberapa negara bersikap tak akan mencampuri urusan dalam negeri Myanmar.
Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwan menegaskan, perebutan kekuasaan oleh militer sebagai masalah dalam negeri Myanmar.
