Namun, pernyataan semacam itu harus disepakati dengan konsensus terlebih dulu. Para diplomat mengatakan, rumusan di dalamnya perlu diperhalus untuk mendapatkan dukungan lebih luas dari Cina dan Rusia, yang diketahui menjadi “pelindung” Myanmar di Dewan Keamanan PBB.
“Kami melanjutkan diskusi tentang langkah dewan selanjutnya tentang Myanmar, dan rekan-rekan dewan telah sepakat bahwa penting untuk berbicara dengan satu suara tentang masalah tersebut,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, yang juga menjadi presiden DK PBB saat ini.
Menanggapi tuduhan itu, Kementerian Luar Negeri Cina menepis anggapan negaranya mendukung atau secara diam-diam menyetujui kudeta militer di Myanmar.
Juru Bicara Kemlu China Wang Wenbin menegaskan, bahwa teori soal dukungan negaranya dalam penggulingan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi tidak benar.
“Teori secara relevan tidak benar. Sebagai negara tetangga Myanmar yang ramah, kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menyelesaikan perbedaan mereka dengan tepat dan menegakkan stabilitas politik dan sosial,” kata Wenbin, dikutip dari Reuters.
Dapat diketauhui, tentara Myanmar menahan pemimpin pemerintahan terpilih, Aung San Suu Kyi, serta pejabat lainnya pada Senin (1/2/2021). Militer menuduh telah terjadi kecurangan dalam pemilu yang dimenangkan partai Suu Kyi.
Kekuasaan pemerintahan Myanmar telah diambil alih secara paksa oleh panglima militer negara itu, Jenderal Min Aung Hlaing, yang kemudian memberlakukan keadaan darurat untuk satu tahun ke depan. Selain itu, Min juga menunjuk 11 pejabat menteri baru menggantikan anggota kabinet Suu Kyi.
“Militer terpaksa mengambil alih kekuasaan terkait tuduhan kecurangan dalam pemilu tahun lalu, demi kepentingan negara,” kata Min. (der/fin)
Sumber: www.fin.co.id
