Muhyiddin merasa khawatir, krisis politik di Myanmar tak hanya mengancam negara tersebut, tetapi juga lambat laut mengancam keamanan dan stabilitas Asia Tenggara.
“Saya sangat setuju supaya kedua menteri luar negeri (RI-Malaysia) diberikan mandat untuk mencari kesepakatan musyawarah khas ASEAN demi membicarakan isu ini lebih mendalam,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mendesak masyarakat dunia untuk memastikan, jika kudeta militer di Myanmar gagal.
“Pengambilalihan kekuasaan “tidak bisa diterima” dan pemimpin kudeta harus dibuat untuk memahami bahwa ini bukanlah cara untuk memerintah suatu negara,” kata Guterres.
Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi ditahan ketika militer merebut kekuasaan pada Senin (01/02) lalu. Baik Suu Kyi atau Presiden Myanmar Win Myint yang juga ditahan militer, hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Polisi di Myanmar kemudian mengenakan dakwaan terhadap Suu Kyi dan memberlakukan tahanan rumah terhadapnya hingga 15 Februari.
Militer Myanmar yang memberlakukan kondisi darurat selama setahun, berusaha untuk membenarkan tindakannya dengan menuduh kecurangan dalam pemilu November lalu yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dimpimpin Suu Kyi. (der/fin)
Sumber: www.fin.co.id
