Mencermati kondisi Partai Demokrat saat ini, tak ada keadaan memaksa untuk diselenggarakannya KLB. Malah sebaliknya kepengurusan di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus diapresiasi karena memiliki banyak pencapaian. Bahkan hasil survei terakhir beberapa lembaga survei, Partai Demokrat telah masuk tiga besar dengan persentase elektabilitas double digit.
Kamhar memandang kudeta ini sebagai praktik ilegal. Mereka mengatasnamakan Partai Demokrat karena haus pada kekuasaan. Sehingga KLB ini harus dibatalkan.
“Ini murni sebagai praktek pelacuran kader dan para mantan kader yang terobsesi kekuasaan di satu sisi dan praktek mempertontonkan arogansi kekuasaan di sisi lainnya di mana Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk pemenuhan syahwat politiknya pada 2024 nanti,” tegasnya.
Kamhar menyebut para Ketua DPD seluruh Indonesia sudah menyatakan kesetiaanya terhadap AHY untuk terus menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Sehingga dia mempertanyakan Ketua DPD mana yang hadir ke KLB tersebut.
“Sekali lagi kami pastikan tak ada Ketua DPD dan Ketua DPC yang sah menghadiri kegiatan KLB abal-abal tersebut. Semuanya masih waras,” tuturnya.
Sebelumnya, pendiri Partai Demokrat Damrizal mengatakan KLB untuk menggantikan AHY dilakukan pada Jumat 5 Maret 2021 ini di Deli Serdang, Sumatera Utara. Rencananya KLB tersebut dihadiri sekitar 1.200 orang yang terdiri dari DPC, DPD dan organisasi sayap Partai Demokrat.
Damrizal menegaskan, saat ini mayoritas kader menginginginkan supaya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bisa menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Saat ini sudah ada sembilan calon ketua umum menggantikan AHY mereka adalah, Hengky Lutungan, Yahya Sacawiria, Anton Rifai, Tri Yulianto, Darmizal Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie dan Hasan Noor Hasani.
Penulis: Gunawan Wibisono
Editor: Dimas Ryandi
Sumber: www.jawapos.com
