JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Kabar PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) akan menangani pengadaan alutsista senilai Rp 1,760 Triliun dibantah oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.
Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut PT TMI bergerak di bidang pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. Perusahaan itu tidak terlibat pengadaan alutsista.
PT TMI disebutnya tidak akan melakukan kontrak dengan Kemenhan. Selain itu, PT TMI juga tidak ada kaitan dengan belanja alutsista maupun proses jual beli.
Menurutnya, PT TMI dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Pertahanan. Prabowo Subianto tidak ikut campur di perusahaan tersebut. Namun, Prabowo sangat mendukung perusahaan-perusahaan alutsista. Hal ini dinilai penting untuk strategi diplomasi. Di sisi lain, Prabowo juga ingin membenahi persoalan alutsista dari para broker alias makelar.
Menanggapi hal itu, Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Boyamin Saiman mengatakan meski PT TMI disebut tidak ada kaitan dengan pengadaan alutsista, namun keberadaan perusahaan tersebut perlu dijelaskan ke publik.
“Pemegang saham di PT TMI itu siapa sih? Bagaimana komposisinya? Lalu keterkaitan PT TMI dengan pejabat-pejabat di kemenhan seperti apa. Ini semua harus dibuka ke publik. Ini penting supaya tidak menimbulkan kecurigaan,” ujar Boyamin kepada FIN, Selasa (1/6).
Menurutnya, Kemenhan harus menganut mekanisme sistem keterbukaan. Karena sebelumnya melalui surat, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menginformasikan keberadaan PT Teknologi Militer Indonesia (PT TMI). Surat berkop Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI bernomor B/2099/M/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 tersebut, ditujukan kepada CEO JSC Rosoboronexport, Alexander A Mikheev. Surat itu diteken oleh Prabowo Subianto. Lengkap dengan stempel Kemenhan.
