JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Gubernur Jambi Al Haris berharap dana APBD yang sudah direfocusing untuk penanganan Covid-19 dapat digunakan sebaik mungkin oleh OPD terkait.
Melakukan langkah-langkah pengawasan yang baik dan digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat.
Selain itu, mantan Bupati Merangin 2 periode itu juga berpesan, agar dalam operasionalnya supaya dikoordinasikan dengan pihak terkait, seperti Kejaksaan, Polda, BPKP, maupun APIP Pemprov Jambi yakni Inspektorat.
"Agar dana ini betul-betul terarah dan akuntabel," akunya.
Pemprov Jambi sendiri kali ini merefocusing anggaran secara total hampir Rp 550 Miliar. Dengan rincian untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 143 Miliar, kemudian untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 398 Miliar.
Ditambahkan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Agus Pirngadi, untuk anggaran refocusing ini nantinya akan digunakan oleh OPD terkait dengan penanganan kesehatan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Penanganan Kesehatan itu di Dinas Kesehatan dan RSUD Raden Mattaher Jambi. Dari DTT nya itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah isolasi BPSDM untuk tambahan ruang isolasi, penambahan jasa air listrik," sebutnya.
Sementara untuk bidang jaring pengaman sosial, ada di Dinas Sosial disiapkan sekitar Rp 46 Miliar. Namun dari Rp 46 Miliar ini hanya akan disalurkan sebanyak 3 bulan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (Bansos) Jaring Pengaman Sosial sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Masih kata Agus, sisa anggaran lainnya dialokasikan untuk mengantisipasi jika terjadi PPKM level 4.
"Pada PPKM level 4 itukan, kemungkinan ada kelompok-kelompok UMKM yang terdampak karena tidak boleh melakukan usaha. Jadi sisanya untuk mengakomodir itu," jelas Agus.
Kemudian untuk pemulihan ekonomi nantinya banyak dilaksanakan di Dinas Lingkup Pertanian dan Perkebunan, Kelautan Perikanan, Koperasi UMKM serta Dinas Perdagangan.
"Lalu terkait fasilitas publik pendukung pemulihan ekonomi itu ada di Dinas PU, kegiatan yang sifatnya padat karya. Kemudian di Dinas Perhubungan itu kaitanya dengan subsidi angkutan Trans Siginjai," katanya.
Agus menambahkan, untuk kegiatan refocusing ini dananya sudah ada di OPD masing-masing.
Adapun kegiatan yang dipotong ada pada perjalanan dinas, makan minum , dan kegiatan lain yang dapat ditunda seperti di Biro Kesra Rp 17 M dan Dishub ada Rp 500 Juta untuk mobilisasi jamaah. Lalu juga seperti kegiatan belanja TPP gaji 13 dan 14 yang ditunda sebesar Rp 60 Miliar.
Selain itu, Agus mengakui Dana Alokasi Umum (DAU) selama 4 bulan yang tak tersalur dari pusat karena keterlambatan refocusing Pemprov, akan dikirim pusat ke Pemprov setelah Pergub refocusing ini dieksekusi. “Nanti DAU sebesar Rp 400 miliar lebih akan masuk ke Kasda, ini akan kita jadikan sebagai pengganti alokasi yang dipinjam dari belanja gaji dan tunjangan Rp 47 miliar saat ini,” katanya.
Untuk kontrol penggunaan anggaran refocusing ini Agus menyebut, karena menjadi belanja di OPD maka akan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) di OPD. “Nantinya juga setiap bulan kami minta laporan untuk dilaporkan Kemenkeu dan Kemendagri, itu syarat pencairan DAU bulan berikutnya,” terangnya. (pas)
