Jadi, wajar saja kalau mereka haus sumber daya energi untuk menjalankan mesin-mesin industrialisasi mereka. Lalu, memaksimalkan upaya dalam setiap kesempatan yang mungkin untuk memperoleh sumber daya energi tersebut.
Namun, tentu saja kepentingan nasional mereka tersebut tidak boleh mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional.
Mulyanto menegaskan, Pemerintah China harus menghormati kedaulatan bangsa lain di kawasan Natuna. Bila tidak bisa mengganggu hubungan bilateral kedua negara dan memicu resources war (perang perebutan SDA) di kawasan.
“Indonesia sendiri untuk mendukung pembangunan nasionalnya punya target produksi minyak 1 juta barel per hari (BPH). Dan perairan Natuna memberikan kontribusi lifting yang lumayan, sekitar 2 persen,” jelas Mulyanto.
“Karenanya kita tidak boleh diam, bila harta karun energi ini diganggu negara lain bisa-bisa target 1 juta BPH tinggal angan-angan belaka,” terangnya.
Jadi sudah sepantasnya pemerintah bersikap tegas terhadap klaim China tersebut. Apalagi ini sudah sampai menggangu upaya penambangan migas di sana. “Sebagai negara yang berdaulat, kita tidak boleh diam,” lanjut Mulyanto. (khf/fin)
Sumber: www.fin.co.id
