Keempat, mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU-IKN dengan mempertimbangkan dampak kerusakan ekologis dan kemungkinan konflik agraria lainnya.
Kelima, menuntut dan mendesak pemerintah pusat untuk menurunkan harga BBM non-subsidi dan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat Indonesia.
Keenam, mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan PPN dikarenakan kenaikan PPN akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat.
“Dengan enam tuntutan tersebut, kami memberikan waktu kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan penyataan resmi dalam kurun waktu 3×24 jam. Jika dalam kurun waktu yang ditetapkan tidak ada tanggapan, maka kami siap kembali menggeruduk Istana Bogor dengan jumlah pasukan yang berlipat ganda,” tutupnya. (jpnn)
Sumber: www.jpnn.com
