JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Bawaslu Provinsi Jambi melakukan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jamb, Selasa (18/10). Kesepakatan ini dalam rangka memaksimalkan pengawasan partisipatif dan sebagai upaya pencegahan praktik politik uang pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menariknya, hal ini merupakan terobosan baru dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Memaksimalkan peran adat yang memiliki kearifan lokal untuk pencegahan praktik politik uang pada Pemilu 2024.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Datuk Temenggung Putro Joyodiningrat Hasan Basri Agus dan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin. Prosesi ini disaksikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jambi dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi serta pengurus LAM Jambi dan Kabupaten/Kota.
Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Datuk Temenggung Putro Joyodiningrat Hasan Basri Agus menyambut baik dilakukan penandatanganan MoU antara Bawaslu Provinsi Jambi dengan LAM Jambi.
“Pertama kami menyambut baik dan mengapresiasi dilakukannya MoU ini akan akan segera menindaklanjutinya, termasuk akan melakukan MoA antara Bawaslu Kabupaten/Kota dengan LAM Kabupaten/Kota. Sebab inilah bentuk komitmen LAM dalam upaya melakukan pencegahan politik uang,” ujarnya.
Mantan Gubernur Jambi ini menyebutkan, saat ini sudah dibentuk tim bersama antara Bawaslu Provinsi Jambi dengan LAM Jambi, sebagai keseriusan dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Jadi LAM Jambi memiliki dua agenda yang sangat mendesak, salahnya adalah tindaklanjut dari MoU ini, dengan bersama-sama nantinya akan turun mensosialisasikan hal ini ke masyarakat secara luas,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin berharap MoU ini bisa membawa hasil yang baik. Sehingga Provinsi Jambi akan menjadi percontohan untuk Indonesia, tentang adat dan peran adat dalam mencegah praktik politik uang.
“Kalau ini berhasil satu-satunya di Indonesia, karena akan banyak orang akan ke Jambi, untuk percontohan dalam pencegahan politik uang ini,” harapnya.
