Namun ia tak memungkiri, bila dalam perencanaan muasyawarah Desa, pihaknya terlibat dalam menampung aspirasi masyarakat.
"Kalau seperti Musrenbang, menyusun perencanaan, kami diajak. Tapi soal realisasi kegitan, kami tak banyak terlibat, APBDes juga kami tak punya, jadi apa yang mau kami awasi," tandasnya.
Soal kegiatan normalisasi tersebut, selain BPD, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) juga merasa tidak terlibat banyak.
"Untuk semua kegitan kami terlibat langsung, kecuali normalisasi itu saya tidak terlibat," pungkas Ketua TPK Kuala Dendang, Solikin.(lan)
