"Mungkin desain LHKPN untuk kerahasiaan data, tapi kita pribadi kesulitan mendaftar," sebutnya.
Lain lagi dengan Hakiman Ketua Fraksi Gerindra, ia mengaku sudah melapor LHKPN. Tapi ia tak menjawab kenapa namanya masih tercantum di pengumuman belum lapor. "LHKPN sdah di laporkan, sekarang mungkin sedang diverifikasi. Lapornya tanggal 3 Maret," akunya.
Sementara Fadli Sudria mengakui dirinya belum melaporkan LHKPN.Sedangkan anggota DPRD lainnya seperti Akmaludin, Sapuan ansori, Eka Marlina, dan Ririn Novianti memilih bungkam. Saat ditelpon dan dikirim pertanyaan alasan mereka belum lapor LHKPN mereka belum menjawab.
Sementara itu untuk di Pemprov sendiri terdata sudah 100 persen pejabat wajib lapor yang memperbarui LHKPN 2022. Berbeda dengan dewan, menurut keterangan inspektorat jika pejabat Pemprov tak lapor maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) nya tak dibayarkan satu tahun. (aan)
