“Bisa saja dilanjutkan walaupun masyarakat tidak setuju, tapi tetap resikonya akan ada konflik berkepanjangan. Kami anjurkan untuk dihentikan dahulu. Bisa dilanjutkan dengan ketentuan mengikuti syarat-syarat yang diwajibkan oleh Amdal. Kalau masih bersentuhan dengan wilayah-wilayah prinsip, perusahaan harus mengurangi jumlah lahan yang sudah dieksekusi itu. Bahkan setengahnya," katanya.
Sementara Ketua Tim Terpadu Pemkot Jambi, Amirullah mengatakan, dari hasil rapat konsolidasi tersebut, Pemkot Jambi belum mendapat jawaban secara kongkret. Dengan tegas sebut Amir Pemkot Jambi menolak keberadaan stockpile di kawasan tersebut.
“Belum ada jawaban jelas. Di sana (lokasi,red) juga ada lahan pertanian dan irigasi kita yang ikut ditimbun, juga belum ada kejelasan,” katanya.
Memang sebut Amir, mereka ada izin, tapi ada beberapa poin yang tidak dilakukan. Di antaranya sosialisasi ke masyarakat.
