JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jambi mengadakan Pameran Foto Jurnalistik di Taman Budaya Jambi, Sungai Kambang, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
Pameran Foto Jurnalistik ini berlangsung selama 2 hari kedepan terhitung sejak 26 hingga 27 Agustus 2023, dengan menyajikan 1 seminar, 2 mini workshop serta klinik fotografi bagi masyarakat yang tertarik.
Dalam kesempatan itu, Juliana, Mijak, Tumenggung Ngalo dan Mluring duduk sejajar dengan Kepala Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas, Junaedi bercerita dalam seminar menggali inklusivitas komunitas adat untuk masa depan yang diselenggaran dalam rangkaian acara Pameran Foto Jurnalistik PFI Jambi.
Inklusivitas (penerimaan) Orang Rimba atau yang disebut Suku Anak Dalam (SAD) menjadi penting dalam dukungan terhadap komunitas adat ini menjawab persoalan perubahan iklim.
Tokoh muda orang rimba bernama Mijak menyampaikan, perubahan kondisi alam yang tidak seperti dulu membuat orang rimba beradaptasi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
"Hutan tidak bisa menyediakan hidup lagi. Karena masuknya perusahaan di wilayah- wilayah adat orang rimba. Untuk orang rimba bahagia setiap musim buah tiba dan mendapatkan apapun dari hutan, itu sudah berubah," ujarnya, Sabtu (26/8).
Kehilangan hutan juga memicu mereka guna lebih sering berinteraksi dengan orang luar. Beragam penyakit dan masalah kesehatan menghantui mereka.
"Bulan ini ada dua anak orang rimba yang meninggal karena TB di Batanghari. Sekarang penyakit di orang rimba lebih banyak, bukan batuk, pilek saja," kata dia.
Mereka juga akhirnya terlibat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik dari luar. Perubahan ini memang tidak mudah bagi Suku Anak Dalam (SAD).
Proses penerimaan orang luar dan dirinya sendiri karena kondisi alam yang berubah membutuhkan proses dan dukungan bersama.
Pendampingan dan Pemberdayaan menjadi upaya "membantu" mempersiapkan mereka untuk berbaur, memiliki kapasitas, keterampilan, kemampuan beradaptasi dan memastikan negara hadir dan memenuhi hak- haknya sebagai warga negara.
CEO Pundi Sumatera Dewi Yunita Widiarti mengatakan, pemberdayaan bukan menjauhkan mereka dari adat dan tradisi justru menguatkannya kembali dengan kemandirian.
Mendapatkan hak- hak dasar sebagai warga negara melalui layanan adminduk, kesehatan, pendidikan dan pengembangan ekonomi.
"Ini hak mereka yang harus negara berikan. Bukan berarti menjauhkan mereka dari identitas dan akar budaya," sebutnya.
Ada beberapa proses penerimaan yang telah dijalani oleh komunitas tersebut diantaranya itu pengakuan hak identitas sebagai warga negara, pendidikan, kesehatan, keterlibatan suara politik dan diskusi kebijakan, perlindungan budaya, pemberdayaan ekonomi, dan pengakuan kearifan lokal terhadap alam.
