JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Jambi memaparkan bahwa jumlah produktivitas sawah di Provinsi Jambi semakin menurun. Disebabkan, banyaknya alih fungsi lahan petani yang beralih ke sektor kelapa sawit yang menyebabkan pemerintah gencar berikan pendampingan target hasil panen kepada petani sampai dengan September 2024.
Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura, Rumusdar bahwa jumlah sawah di Provinsi Jambi yang produktif panen berjumlah 61.119 hektar yang semula terdata di tahun 2019 berjumlah 68.000 hektar.
Penurunan ini disinyalir adanya alih fungsi lahan yang disebabkan karena infrastruktur pertanian, khususnya penanaman padi yang banyak mengalami keterbatasan.
"Penyebabnya berkurangnya lahan disebabkan alih fungsi lahan. Bagaimana bisa terjadi ya mungkin pertama karena infrastruktur kurang memadai, seperti yang dikatakan Gubernur tadi bahwa airnya terbatas, irigasi juga kurang bagus. Kemudian ada ketertarikan atau minat daripada petani itu ke lahan sawit, mungkin lebih menjanjikan menurut mereka," ungkap Rumusdar.
Rumusdar pun menambahkan bahwa alih fungsi lahan ini juga didukung karena minat penerus petani sawah berkurang di kalangan milenial. Banyak dari penerus yang lebih ingin melanjutkan sebagai pengusaha tani dibandingkan petani sawah.
Mengenai minat alih fungsi lahan, Ia mengaku menyayangkan, sebab menurut perhitungan secara ekonomis, perbandingan nilai satu hektar sawah dengan satu hektar sawit itu sangat berbeda dan tidak lebih untung dibandingkan mengupayakan panen pertanian. "Tapi ya kalau dihitung dari skala ekonomis, satu hektar sawah dengan satu hektar sawit itu berbeda, pasti lebih untung yang sawah tapi ya kerjanya lebih banyak yang sawah itu. Ya habis panen tanam lagi, kalau sawit kan tidak, sekali tanam bisa sampai 20-25 tahun jadi lebih banyak santainya sehingga semakin hari semakin berkurang lah lahan sawah," jelasnya.
Pemerintah pun gencar memberikan upaya dan pemahaman kepada petani untuk aktif menjalankan sektor pertanian untuk menghasilkan panen yang berkualitas.Diketahui bahwa Dinas Pertanian dan Hortikultura melalui dana APBD memberikan anggaran melalui Dinas Provinsi untuk bantuan kepada kabupaten dan kota, termasuk juga APBN kurang lebih 10.000 hektar bantuan benih padi.
Selain itu, diberikan pula bantuan mesin pertanian yang melalui APBD diajukan untuk mendukung peningkatan luas tanam, peningkatan luas panen, dan peningkatan produksi untuk mendapatkan hasil produksi yang menguntungkan bagi petani.
Untuk memonitori perkembangan bantuan ini, Gubernur Jambi, Al Haris dalam wawancara menyebutkan untuk dibentuknya tim ketahanan pangan sektor hulu disamping tim pengendali inflasi daerah untuk melakukan pengawasan upaya pemerintah dalam meningkatkan angka produksi sesuai dengan target yang ingin dicapai di tahun 2024
"Untuk kondisi sekarang, target kita tahun 2024 ini produksi kita targetkan 469.324 ton gabah kering giling dengan luas tanam kita targetkan 102.431 hektar kemudian luas panennya 94.950 hektar dan produktivitas sekitar 4,943 kuintal per hektar," jelas Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura, RumusdarBantuan hasil panen ini juga disesuaikan dengan lokasi sawah yang memang terendam banjir di beberapa lokasi di kabupaten/kota.
"Minimal kita sudah terekam data banjir itu lebih kurang yang puso itu 2.800 hektar, yang banjir itu ada tanaman yang masih berumur di bawah 1 bulan, ada yang lebih 1 bulan, ada pula yang hampir panen. Namun nanti kita melalui gerakan ini akan kita kejar pergerakan percepatan tanam yang sekarang kalau daerah-daerah ini sudah bisa ditanami, misal daerah Muaro Jambi dan Batanghari masih ada sawah-sawah yang terendam," lanjutnya.
Daerah-daerah di Provinsi Jambi pun sudah secara berkala memulai penanaman padi ini, seperti daerah Bungo. Daerah lainnya masih menunggu konfirmasi dari tim setempat, seperti Kerinci dan Sungai Penuh yang sampai saat ini belum ada laporan lanjutan perihal upaya peningkatan penanaman padi ini.
Pemerintah terus berupaya memberikan penyaluran dan proses persiapan sasaran tanam ini kepada seluruh bagian kabupaten/kota.
"Jadi kita masih punya waktu 6 bulan untuk mengejar sasaran tanam dan mudah-mudahan kalau nanti sinergitas kabupaten dengan provinsi ini bisa tercapai. Untuk informasinya pun akan dikawal oleh Pusat, nanti Pusat akan mengawali upaya khusus peningkatan penanaman padi. Nanti bekerja sama dengan TNI untuk pengawalan dari Korem dan Kodim untuk mengajak kita turun," tutup Rumusdar. (mg1/aba)
