JAMBIUPDATE CO, MUARA BUNGO - PT Surya Damai Perdana (PT SDP) meminta agar pihak PT KBPC tidak memutarbalikkan fakta terkait kisruh pengadangan aktivitas pertambangan yang berujung merugikan mereka hingga miliaran rupiah.
Bagus Prakosa Widyowaskito selaku General Manager Operational PT. Surya Damai Perdana menyebut, pihaknya selama ini telah banyak bersabar terhadap tindakan PT KBPC yang mengerahkan massa untuk menghalangi proses masuknya alat berat milik PT SDP ke lokasi pertambangan.
BACA JUGA: Merangin Masuk 10 Besar, Harga Beras Tertinggi di Sumatera
"Selama ini pihak KPBC diduga menggalang dan memprovokasi massa dengan mengatasnamakan warga untuk melakukan pengadangan dan menghalangi kegiatan investasi pertambangan kami," ujar Bagus melalui pesan tertulisnya kepada media, Senin (25/3/2024).
Bagus juga menanggapi terkait klaim PT KBPC terkait kepemilikan izin pertambangan di lokasi Konsesi IUP-OP PT Marga Bara Tambang (PT MBT) di Rantau Duku, Kecamatan Rantau Pandan, Bungo yang akan ditambang PT SDP.
"Justru izin usaha pertambangan PT KBPC tidak ada di sistem Minerba One Map Indonesia. Lalu bagaimana mereka bisa mengklaim 80 persen lahan yang akan kami tambang adalah milik KBPC? ini jelas klaim tidak berdasar," ungkap Bagus.
BACA JUGA: LENGKAP! Info Libur Lebaran hingga Jadwal Ujian SD-SMP di Kota Jambi 2024
Terkait perizinan, Bagus menerangkan bahwa pihaknya selalu terbuka jika diminta adu data dan dokumen.
Justru, dalam beberapa kesempatan mediasi, pihak KBPC tak pernah menunjukkan dokumen atas lahan pertambangan yang mereka kuasai.
Bagus memastikan, klaim sepihak dari PT KBPC itu hanya merupakan alibi agar mereka bisa menggangu aktivitas penambangan PT SDP dengan modus menggalang massa menghalangi proses masuknya alat berat.
BACA JUGA: Dukungan Penuh Dari Sy Fasha Diyakini Bisa Menambah Elektoral HAR di Pilwako Jambi
"Apa yang mereka lakukan itu sama saja mengganggu iklim investasi di Bungo. Ujungnya negara juga yang dirugikan karena kehilangan potensi pendapatan dari pajak," ungkapnya.
Sementara itu, terkait perizinan, Bagus menegaskan bahwa pihak KBPC selama ini tidak menunjukkan sikap kooperatif, termasuk menunjukkan data-data kepemilikan izin kepemilikan lahan maupun izin usaha pertambangan.
