JAMBIUPDATE.CO, SUNGAI PENUH- Pada tahun 2023 yang lalu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh telah melakukan pengaspalan jalan KM 10 Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh.
Pekerjaan pengaspalan jalan tersebut diduga dikerjakan oleh kontraktor pelaksana asal-asalan yang berindikasi merugikan keuangan Negara. Hal ini dapat dilihat dari hasil pekerjaan di lapangan baru beberapa bulan siap dikerjakan aspal jalan sudah mengelupas.
Proyek tersebut bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2023 dengan nilai Rp 7.7 Miliar lebih dengan hasil pekerjaannya diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah dianggarkan. “Ya, belum satu tahun di aspal, jalan di KM 10 sudah mulai mengelupas,” kata Yudi, salah seorang warga.
Ikhsan, aktivis Kota Sungai Penuh, belum lama ini mengatakan, berdasarkan hasil investigasi dan tangkapan drone di lapangan diketahui bahwa material untuk pengerasan dan pengaspalan jalan KM 10 Sungai Liuk Kota Sungai Penuh diduga kuat tidak sesuai dengan Spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berindikasi merugikan keuangan Negara, ujar Ikhsan.
“Iya, kuat dugaan kita hasil pekerjaan tersebut diduga cacat mutu dan gagal konstruksi yang berpotensi merugikan keuangan Negara. Bagaimana aspalnya tidak cepat mengelupas, lihat saja warna aspalnya,” ungkapnya.
Ia minta aparat hukum untuk mengusut proyek pekerjaan jalan KM 10 Sungai Liuk. “Kita lihat pekerjaan pengaspalan KM 10 lebih parah lagi dari proyek batu Andesit di depan Gedung Nasional Kota Sungai Penuh,” tutupnya.
Saat dikonfirmasi media, Frans Mellas Pratama selaku PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Sungai Penuh mengatakan untuk masa pemeliharaan 180 hari setelah kontrak berakhir. “Ya masih ada masa pemeliharaan,” katanya. (hdp)
