JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi yang juga Anggota DPR RI meminta Pemerintah Daerah untuk menyisihkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada pengurangan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Soal kemiskinan dan stunting kita perlu mensinergikan semua sumber-sumber dana yang ada dari berbagai pihak ini untuk di optimalkan pemanfaatannya agar Provinsi Jambi angka stuntingnya bisa dibawah satu digit dan miskin ekstremnya nol persen pada tahun 2024 nanti,” ungkap salah satu orang kepercayaan Prabowo Subianto tersebut, Rabu (1/5) beberapa waktu lalu.
BKKBN Jambi mencatat prevalensi stunting Provinsi Jambi 2023 sebesar 13,5 persen yang menunjukkan berada di peringkat kedua nasional atau terbaik kedua setelah Bali peringkat pertama dengan angka 7,2 persen.
“Penanganan stunting ini kita mulai dari hulunya, yaitu mulai dari masa remaja putri melalui pemberian tablet tambah darah serta pemberian makanan tambahan bergizi dan berprotein tinggi kepada para ibu hamil, diharapkan stunting di wilayah Jambi dapat semakin turun,” ungkapnya.
Selain itu SAH juga meminta untuk mendata dan melaporkan kepada Kemenko PMK warga miskin khususnya berada di desil 1 berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada masing-masing wilayah yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat segera didaftarkan.
Hal tersebut guna menjamin bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan serta mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di seluruh wilayah kabupaten dan kota.
“Saya sarankan kabupaten/kota yang masih ada warga miskin khususnya di dalam desil 1 P3KE yang belum mendapatkan layanan BPJS supaya di data dan dimasukan kedalam DTKS dan dilaporkan kepada kami sehingga yang bersangkutan segera mendapatkan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan,”jelasnya.
Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem ini juga terus dilakukan melalui penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan di daerah.
“Straeginya bisa dengan pemantapan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, pemberdayaan UMKM serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, dan pemenuhan akses layanan dasar yang meliputi pembangunan Posyandu, Pos Kesehatan Desa, Pendidikan Anak Usia Dini, membangun jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa,” pungkasnya. (aiz)
