iklan Wamendagri Bima Arya Tegur Keras Bupati Tanjabbar dan Batanghari Tak Hadir di Musrenbang RPJMD Jambi 2025-2029
Wamendagri Bima Arya Tegur Keras Bupati Tanjabbar dan Batanghari Tak Hadir di Musrenbang RPJMD Jambi 2025-2029

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegur keras Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadar dan Bupati Batanghari Fadhil Arief. Dua kepala daerah itu dapat peringatan karena tak hadir dan tak diwakili oleh Wabupnya hadir di Musrenbang RPJMD Jambi 2025-2029.

"Teguran keras bagi yang tak mengirimkan wakilnya. Bupati Tanjung Jabung Barat dan Bupati Batanghari saya dukung Pak gubernur menegur juga tadi, karena disini (Musrenbang) bukan seremoni namun Pak Gubernur melakukan sinkronisasi kabupaten hingga pusat," jelas saat membuka acara ini di Swissbel Hotel Jambi (21/5/2025).

BACA JUGA: Bulat ke Agus Rubiyanto, Mustakim Golkar Tanjabtim Cabut Dukungan ke Cek Endra

Ia berharap cara disiplin yang ditunjukkan gubernur kepada para Bupati merupakan yang ditanamkan dalam retreat dari Menteri ke Gubernur.
"Itu yang harus dipahami Bupati/Walikota untuk merapikan birokrasi kita," jelas Bima.

Tampak untuk Kabupaten Tanjabbar dan Tebo hanya diwakili oleh pejabat Pemda, bukan oleh Bupati maupun Wabupnya. Sementara daerah lain langsung dihadiri Kada atau wakil kadanya.

Pada acara yang sama sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris mempertanyakan tidak hadirnya Bupati Tanjabbar Anwar Sadat, Bupati Batanghari Fadhil Arief di Musrenbang RPJMD 2025-2029.

BACA JUGA: 1.650 Ketua RT Dilantik, Wamendagri : Bukan Sejarah Kota Jambi, Tapi Inspirasi Nasional

Padahal acara ini penting untuk mengetahui langsung usulan daerah dan menyerap aspirasi dari bahwa. Terlebih di acara ini juga dihadiri Wamendagri Bima Arya.

Al Haris menyayangkan hal ini karena seharusnya minimal Wakil Bupati/Walikota yang harus hadir. Bukan pejabat Sekda atau Kepala OPD daerah yang mewakili.

"Padahal pak Wamendagri hadir, paling tidak Wakil Kepala Daerah juga yang hadir. Karena Pemerintah membuat Pilkada serentak untuk menyelaraskan program Kabupaten, Provinsi dan nasional," sebut Haris. (aan)


Berita Terkait



add images