“Melalui kegiatan ini, kita berharap sistem digital ke depan dapat terus berkembang, dengan didukung SDM yang tangguh dan handal dalam menopang sistem tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Helmi menilai seminar ini menjadi ruang yang tepat untuk memperbaiki cara pandang terhadap pentingnya data dalam perumusan kebijakan.
“Seminar ini penting sebagai sarana membangun perspektif baru tentang bagaimana data diperoleh dan dimanfaatkan untuk menentukan arah kebijakan yang tepat, terutama dalam mendukung kinerja birokrasi kedepan,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam laporan kegiatan, Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Rio Yusri Maulana, Ph.D, mengatakan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Faculty of Public Administration, University of Ljubljana, Slovenia, telah dirintis sejak 3 tahun lalu.
Ia juga menegaskan pentingnya mendorong tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan riset. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah menghadirkan peran nyata dunia akademik dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui penguatan kolaborasi riset dan pengembangan kebijakan bersama Pemerintah Kota Jambi.
“Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Wali Kota Jambi dalam mewujudkan Kota Jambi Bahagia. Kami berharap dapat membangun sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi, khususnya Universitas Jambi, agar konsep kampus berdampak bisa direalisasikan melalui pilot project kolaboratif bersama Pemerintah Kota Jambi,” ujarnya singkat.
Dalam rangkaian seminar tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Agreement (IA) antara Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan Pemerintah Kota Jambi.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Bappeda Kota Jambi Suhendri dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Abu Bakar, mewakili Pemerintah Kota Jambi.
Prosesi penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Wali Kota Jambi dokter Maulana, bersama Rektor Universitas Jambi Prof. Helmi, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam bidang riset, kajian hukum, serta penguatan tata kelola pemerintahan. (hfz)
