Aliansi yang terdiri dari Walhi Jambi, KPA Jambi, Yayasan Cappa, Perkumpulan Hijau, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jambi, Persatuan Petani Jambi, dan Serikat Tani Tebo ini menyuarakan kekhawatiran mendalam.
"Kita sepakat dengan adanya satgas PKH , tapi Satgas PKH itu tidak menggusur petani kecil dan masyarakat adat yang telah lama menempati lahannya sejak ratusan tahun," sebut orator pengunjuk rasa dengan pengeras suara.
Ia meminta, Satgas PKH harus memastikan ekosistem yang hutan. Karena kalau lahan perusahaan benar-benar di kawasan hutan dan melanggar, kenapa malah dikelola agrinas (perusahaan negara).
"Menurut kami ini sama dengan perampok. Namanya perampok, yang ditertibkan perusahaan yang rambah kawasan hutan bukan masyarakat adat yang notabene sudah ratusan tahun sebelum Indonesia ada," sebutnya.
Kemudian salah seorang pendemo dari Serikat Petani Tebo menyatakan satgas PKH sudah sampai di Lubuk Mendarsah Tebo.
"Ada plang Penertiban di lahan perusahaan, tapi mengarah ke kawasan petani lubuk mendarsah, Bukit bakar. Sekarang pun belum digusur petani sudah stres," sebutnya.
Terdapat sejumlah tuntutan dari aliansi Petani Jambi, diantaranya yakni pertama meminta Presiden mengevaluasi satgas PKH dalam penertiban kawasan hutan di Provinsi Jambi.
Menghentikan Kriminalisasi dan intimidasi terhadap Petani, Pejuang lingkungan,dan Agraria. Satgas PKH harus menertibkan korporasi dan tuan tanah, bukan masyarakat adat dan petani kecil.Satgas PKH harus memastikan pemulihan ekosistem di areal korporasi dan tuan tanah yang ditertibkan. Penertiban kawasan hutan yang akan dilakukan oleh satgas PKH harus transparan. (aan)
