II. Rekomendasi Paket Kebijakan Ekonomi untuk Masyarakat Daerah
Agar stimulus Rp200 triliun berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kebijakan fiskal ini perlu dijabarkan dalam bentuk paket-paket intervensi ekonomi yang relevan di tingkat daerah. Paket kebijakan tidak dapat bersifat seragam karena kondisi sosial-ekonomi setiap wilayah berbeda. Oleh karena itu, pendekatan yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis data sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan efektivitas stimulus.
Stimulus nasional hanya akan menjadi angka makro jika tidak diterjemahkan ke dalam program konkret yang menjawab persoalan mendasar masyarakat daerah, seperti rendahnya produktivitas petani, terbatasnya akses pembiayaan UMKM, kualitas infrastruktur dasar yang buruk, serta minimnya kapasitas sumber daya manusia. Maka, intervensi harus mengarah pada penguatan kapasitas lokal secara struktural.
Menurut hemat saya setidak-tidaknya ada lima pilar utama paket kebijakan ekonomi daerah yang dapat direkomendasikan. Bab I: Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Ekonomi Rakyat.
Pilar pertama menekankan pembangunan infrastruktur produktif di desa tertinggal dan kawasan pertanian. Fokusnya adalah jalan produksi, irigasi, dan sarana pascapanen dengan dukungan Dana Desa, DAK fisik, dan padat karya tunai. Keberhasilan ditandai dengan penurunan biaya logistik serta meningkatnya luas lahan tanam. Sementara itu, pilar kedua memperkuat UMKM dan koperasi, terutama usaha mikro, perempuan, dan pelaku usaha desa. Instrumen seperti KUR mikro, BPUM, dan digitalisasi koperasi diarahkan untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperbesar omzet, sehingga semakin banyak UMKM masuk kategori bankable.
Pilar ketiga menyoroti transformasi ekonomi hijau, dengan dukungan kredit ramah lingkungan, alat pascapanen, dan insentif energi terbarukan seperti PLTS. Sasaran utamanya adalah petani dan pengolah hasil tani, dengan ukuran keberhasilan berupa peningkatan unit hilirisasi dan penurunan emisi lokal. Selanjutnya, pilar keempat menitikberatkan pada literasi dan vokasional. Program BLK komunal, prakerja daerah, serta penguatan SMK dual-track diarahkan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai dan wirausaha muda, sehingga SDM daerah lebih adaptif terhadap kebutuhan industri.
Pilar kelima berfokus pada perbaikan tata kelola keuangan daerah dan peningkatan PAD. Instrumennya mencakup penerapan sistem e-pajak, integrasi data pendapatan, serta penguatan akuntabilitas stimulus. Keberhasilan diukur dari peningkatan penerimaan PAD, capaian opini WTP dari BPK, dan transparansi anggaran publik. Dengan reformasi ini, pemerintah daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal dan memastikan stimulus benar-benar memberi dampak pada pembangunan ekonomi yang inklusif.
Setidak-tidaknya ada 5 paket kebijakan ekonomi daerah yang dapat direkomendasikan. Kelima paket tersebut adalah: Paket kebijakan ekonomi daerah mencakup lima komponen utama. Pertama, pembangunan infrastruktur produktif yang ditujukan untuk desa tertinggal dan petani melalui proyek padat karya, DAK infrastruktur, serta Dana Desa. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya akses air bersih, jalan desa yang memadai, dan irigasi yang lebih baik. Kedua, dukungan UMKM dan koperasi melalui KUR, subsidi bunga, pelatihan digital, serta pemanfaatan e-commerce, yang ditargetkan dapat meningkatkan omzet dan membuka usaha baru.
Ketiga, transformasi ekonomi hijau dengan sasaran petani dan pengolah hasil tani, didukung oleh kredit hijau dan insentif bagi industri ramah lingkungan, sehingga mampu memperluas jumlah industri hilir dan pemanfaatan energi bersih. Keempat, literasi dan vokasional bagi pemuda desa serta pencari kerja melalui balai latihan kerja dan kemitraan SMK-industri, dengan keberhasilan diukur dari meningkatnya penempatan kerja dan lahirnya wirausaha baru. Terakhir, tata kelola dan reformasi PAD melalui penerapan sistem pajak digital dan dashboard anggaran publik, yang ditargetkan mampu menaikkan PAD daerah sekaligus memperkuat transparansi dengan peningkatan opini BPK.
