JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Upaya pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi di Provinsi Jambi mendapat diangkat melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Mengawal BBM Subsidi Melalui Pengendalian, Pembinaan, Pengawasan BBM Jenis Tertentu dan juga BBM Khusus Penugasan di Provinsi Jambi."
Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, mengungkapkan pujian dan apresiasi acara FGD ini diinisiasi oleh Anggota Komisi XII DPR RI Dr. H. Syarif Fasha.
BACA JUGA: Pembangunan Ulang Jembatan Rano Dilanjut Tahun Depan, Pemkab Tanjabtim Siapkan Jalur Alternatif
"Izin kami memberikan apresiasi untuk Pak Fasha. Karena beliaulah yang menginisiasi acara FGD ini. Keberhasilan acara di Jambi ini berpotensi menjadi model yang akan didorong untuk di-tempt atau diterapkan di wilayah-wilayah lain, "sebut Harya saat sambutan dan membuka acara FGD di Swiss Bellhotel Jambi (8/10/2025).
Harya menggarisbawahi pentingnya BBM Subsidi sebagai instrumen kebijakan energi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian. Namun, di lapangan, masih banyak ditemukan praktik penyalahgunaan yang menghambat tujuan mulia pemerintah.
BACA JUGA: Pemkab Tebo Siapkan Rp 5,1 Milyar Untuk Gaji PPPK Selama Tiga Bulan
Beberapa isu krusial yang diidentifikasi antara lain Sektor Pengangkutan, seperti Penyimpangan seperti praktik "kencing BBM", penggantian segel valve mobil tangki, hingga perbedaan ukuran standar volume mobil tangki.
Kemudian Sektor Penjualan seperti Pelanggaran terhadap ketentuan kuota, penyaluran kepada non-konsumen pengguna yang tidak berhak, distribusi tidak sesuai QR code dan plat nomor, serta transaksi tanpa rekomendasi resmi.
BACA JUGA: Posisi Pembunuh Nindia Dilacak Polisi Lewat Akun Facebook, Ini Nama Akunnya
Harya mengungkapkan bahwa BPH Migas kini memiliki dashboard penjualan real-time di setiap SPBU untuk melacak anomali. "Biasanya penjualannya itu ada 1.000 liter terus itu, Pak, berurutan lima kali terus, kalau kita ke lapangan, pasti itu ada temuan aja," jelasnya.
Kondisi penyalahgunaan ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak pada kelangkaan, ketidaktepatan sasaran distribusi, serta keresahan di daerah, termasuk Provinsi Jambi.
Ditetangkan Harya, Tujuan Komprehensif FGD untuk Pengawasan. Menyikapi masalah tersebut, FGD ini menjadi momentum penting untuk merumuskan kebijakan yang terukur dan dapat diimplementasikan.
Tujuan utama kegiatan ini adalah Mengidentifikasikan modus-modus penyalahgunaan JBT dan JBKP di berbagai sektor di Jambi.
