JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, menyoroti kesiapan distribusi energi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Menurutnya, isu fleksibilitas distribusi BBM di daerah berpotensi memicu kelangkaan saat lonjakan konsumsi.
Berdasarkan hasil pengamatannya, setiap memasuki Ramadan dan menjelang Idul Fitri, permintaan BBM jenis solar dan LPG 3 kilogram cenderung meningkat. Namun, respons distribusi di lapangan dinilai kerap terhambat oleh mekanisme birokrasi yang panjang.
BACA JUGA: Gubernur Al Haris Tegaskan Daya Saing Daerah Jadi Ukuran Produktivitas dan Kemajuan Ekonomi
“Kami meminta agar sales area manager maupun SBM di tiap provinsi diberikan kewenangan melakukan operasi pasar jika terjadi kelangkaan. Jangan sampai ketika ada laporan di lapangan, proses persetujuannya terlalu panjang,” kata Fasha dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII bersama jajaran PT Pertamina, termasuk holding, subholding hulu dan hilir, serta regulator migas di Mangupura, Badung, Bali, Senin (23/2/2025).
Fasha menjelaskan, saat ini mekanisme operasi pasar harus melalui sejumlah tahapan koordinasi mulai dari tingkat manajer area, pimpinan wilayah, hingga direksi di pusat. Rantai birokrasi tersebut, dinilai membuat respons menjadi lambat, terutama ketika terjadi kekosongan stok di SPBU atau pangkalan LPG.
BACA JUGA: Uang Rp1,7 Miliar Dikembalikan, Kasus Korupsi PJU Kerinci Tetap Bergulir ke Pengadilan
Maka dari itu, Fasha menegaskan, pemberian kewenangan yang lebih fleksibel di level daerah penting agar penanganan kelangkaan dapat dilakukan cepat sesuai kebutuhan dan permintaan pemerintah daerah setempat.
Ia juga menyoroti distribusi BBM di wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) yang selama ini masih bergantung pada pasokan melalui jalur laut dari Tanjung Uban.
Perlu diketahui, kepadatan angkutan laut dan hambatan logistik disebut kerap menyebabkan keterlambatan suplai, sehingga beberapa SPBU di kabupaten/kota mengalami kekosongan BBM jenis tertentu.
“Distribusi jangan sampai tersendat karena kendala transportasi. Perlu ada solusi agar pasokan tetap lancar, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026,” ujarnya.
BACA JUGA: Banyak Temuan di SPPG Sengeti, Korwil Ungkap IPAL Bermasalah Hingga SOP Belum Diterapkan Baik
Dalam rapat tersebut, ia mengingatkan BPH Migas untuk menyiapkan skema fleksibilitas penambahan kuota solar apabila terjadi lonjakan permintaan di SPBU selama Ramadan dan Idulfitri. Tidak hanya skema terebut, Fadha menekankan pentingnya langkah antisipatif agar tidak terjadi antrean panjang maupun kelangkaan di masyarakat.
“Harus ada mekanisme penambahan kuota jika di lapangan terjadi kekurangan. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM saat momentum hari besar keagamaan,” katanya.
Komisi XII DPR RI, lanjut Syarif, akan terus melakukan pengawasan terhadap kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi distribusi, kuota, maupun respons cepat di lapangan, guna memastikan kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 2026 dapat terpenuhi dengan aman dan lancar. (*)
Sumber: nasdemdprri.id
