JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Proses negosiasi Participating Interest (PI) 10 persen untuk Provinsi Jambi kini telah memasuki babak akhir. Gubernur Jambi, Al Haris, secara terbuka mengakui bahwa perundingan pembagian porsi keuntungan migas ini berjalan cukup alot karena melibatkan sistem birokrasi perusahaan asing asal Tiongkok.
Hal ini disampaikan Gubernur Al Haris saat sidang paripurna DPRD Senin (27/7/2026), ia meminta pendapat DPRD yang umumnya setuju di angka 7 hingga 8 persen. "Kalau seandainya perolehan PI matinya diangka 7 sampai 8 persen bagaimana karena ini prosesnya alot, " sampai Gubernur di rapat paripurna yang disambut kata setuju dari mayoritas dewan.
BACA JUGA: 5 Polisi dan 1 Warga Sipil Jadi Tersangka Kasus Kematian Brigadir EWS
Al Haris mengatakan Pemerintah Provinsi Jambi pada dasarnya menginginkan persentase yang maksimal. Namun, posisi Jambi yang bernegosiasi dengan perusahaan asing membuat pemerintah daerah tidak bisa memaksakan kehendak secara sepihak.
"Kita kan pengen kan persentasenya lebih tinggi. Tapi kan kita juga tidak bisa memaksakan diri kan, karena kita ini kan masuk ke dalam sistem perusahaan asing. Sulit kita bernegosiasi dengan mereka, karena aturannya aturan yang ada di China, itu masalahnya," ungkap Al Haris.
BACA JUGA: Diduga Mengantuk, Mobil Travel Masuk Sungai di Mersam Satu Penumpang Terjebak di Dalam
Lebih lanjut, Al Haris memaparkan bahwa keputusan akhir mengenai besaran porsi PI yang akan diterima Jambi tidak diputuskan oleh satu pihak saja. Keputusan tersebut sangat bergantung pada hasil rapat jajaran pemegang saham perusahaan terkait.
"Kita boleh-boleh saja mencoba untuk maksimal, tapi kan nanti tentu mereka dengan pemegang saham, ada lima pemegang saham itu, nanti tentu mereka akan rapat. Berapa mereka akan memberikan porsi Jambi, porsinya berapa, itu masalahnya. Kita lihat nanti berapa hasil akhir dari pada kesepakatan pemegang saham," jelasnya.
BACA JUGA: Gubernur Jambi Al Haris Sentil Pejabat 'Melawan' dan Malas : Perombakan Jabatan Digelar Agustus
Terkait prediksi angka pasti yang akan didapatkan Jambi, Gubernur memperkirakan Jambi mungkin tidak akan menerima angka bulat 10 persen seperti target awal, melainkan berada di kisaran 7 hingga 8 persen.
"Mungkin 7-8 persen mungkin insyaallah bisa ya. Saya kira karena memang mereka melihat bahwa 7 atau 8 itu kan susah, sepuluh. Tapi kan negosiasinya berapa terakhirnya, kita lihat saja nanti," tambahnya.
Selain soal besaran persentase, hal krusial lain yang sedang diperjuangkan adalah mengenai tahun waktu pemberlakuan pembagian PI tersebut. Al Haris menegaskan bahwa hal ini akan sangat bergantung pada Surat Keputusan (SK) dari kementerian terkait. Pemprov Jambi berharap perhitungan PI bisa ditarik mundur (retroaktif) sejak awal masa perpanjangan kontrak, bukan hanya sejak SK ditandatangani.
