JAMBIUPDATE.CO, MUARASABAK - Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Selasa (25/8).
Lokasi yang didatangi berada di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai. Di kawasan tersebut, Raja Juli melihat kondisi lahan gambut yang terbakar sekaligus mengecek upaya pemadaman yang masih dilakukan petugas gabungan.
BACA JUGA: Api Mengamuk di Bungo, Belasan Rumah Warga Terbakar
Kunjungan itu turut dihadiri Wakil Bupati Tanjabtim Muslimin Tanja dan Ketua DPRD Tanjabtim Zilawati. Sejumlah unsur Forkopimda, kepala OPD, Forkopimcam Geragai, BPBD serta Masyarakat Peduli Api (MPA) juga ikut mendampingi.
Raja Juli menekankan pentingnya penanganan cepat di kawasan gambut. Selain pemadaman, proses pendinginan harus dilakukan untuk memastikan bara api di dalam lahan tidak kembali memicu kebakaran.
"Penanganan karhutla di kawasan gambut membutuhkan pemadaman dan pendinginan secara menyeluruh. Kita harus memastikan api benar-benar padam agar tidak kembali muncul dan meluas," katanya.
Wakil Bupati Tanjabtim Muslimin Tanja menyebut penanganan karhutla terus dilakukan secara bersama-sama. Petugas di lapangan masih melakukan pemadaman dan pendinginan, sementara langkah pencegahan disiapkan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.
"Pemadaman, pendinginan dan pencegahan terus kita lakukan agar api tidak meluas ke wilayah lain," kata Muslimin.
Untuk memperkuat respons di lapangan, Pemkab Tanjabtim telah menyiapkan lima posko yang berada di lima kecamatan. Pos BPBD di masing-masing kecamatan juga dilengkapi peralatan pemadam guna mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.
Kondisi ini menjadi perhatian karena Tanjabtim memiliki kawasan gambut yang cukup luas dan rentan terbakar saat cuaca panas dan kering.
Pemkab Tanjabtim mengajak masyarakat ikut mencegah karhutla dengan tidak membuka atau membersihkan lahan melalui pembakaran. Warga juga diminta segera melapor jika menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemkab, TNI, Polri, BPBD, MPA dan masyarakat terus diperkuat untuk menekan dampak karhutla, termasuk potensi kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.(lan)
