Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah menangani jalan sepanjang 94 kilometer yang tersebar di 27 desa pada 2025. Pembangunan berlanjut dengan penanganan 32 kilometer jalan di delapan desa hingga Agustus 2026.
Penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian melalui program Milenial Berdikari, Emak-Emak Berdikari, bantuan modal UMKM, pengembangan koperasi, serta Muaro Jambi Berdaulat Pangan.
Upaya tersebut berjalan seiring dengan peningkatan realisasi investasi daerah, dari Rp2,49 triliun pada 2024 menjadi Rp4,61 triliun pada 2025.
“Pembangunan ekonomi harus memberikan kesempatan kepada semua. Anak muda harus berani berusaha, perempuan harus memiliki ruang untuk berkembang, UMKM harus naik kelas, dan petani harus semakin kuat. Kita ingin masyarakat menjadi pelaku utama pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, nilai Reformasi Birokrasi meningkat dari 46,99 pada 2023 menjadi 62,50 pada 2025. Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK mencapai 89 persen atau peringkat kedua di Provinsi Jambi.
Selain itu, Kabupaten Muaro Jambi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali. Indeks Inovasi Daerah juga meningkat menjadi 53,97 pada 2026.
BBS mengingatkan, berbagai capaian dan penghargaan tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan integritas aparatur harus tetap menjadi prioritas.
