JAMBIUPDATE.CO, PALEMBANG – Sejumlah kendala teknis dalam proses pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera ruas Palembang-Betung-Jambi menjadi perhatian dalam rapat koordinasi bersama Kantor Staf Presiden (KSP).
Persoalan tumpang tindih lahan dengan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga status bidang tanah yang masuk dalam kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), kini tengah diupayakan penyelesaiannya. Langkah tersebut dilakukan untuk mengejar target pengoperasian fungsional jalan tol saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
BACA JUGA: Di Tengah Isu Internal, PAN Batang Hari Tegaskan Tetap Solid Bersama Zulkifli Hasan
Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Percepatan Pengadaan Tanah tersebut digelar di Ruang Rapat Bina Praja, Palembang, Kamis (12/11/2026). Pertemuan yang diselenggarakan KSP Republik Indonesia itu dipimpin langsung Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Armindo Dos Santos Soares.
Dari unsur pemerintah daerah, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim yang mewakili Bupati Banyuasin Askolani. Ia didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Ahmad Sabarudin, bersama perwakilan instansi teknis terkait lainnya.
BACA JUGA: Gubernur Al Haris Paparkan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Jambi di Hadapan Panelis Nasional
Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas perkembangan terbaru pembebasan lahan dan pekerjaan konstruksi di lapangan. Sejumlah kendala yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan jalan tol juga menjadi fokus pembahasan.
Penyelesaian berbagai hambatan tersebut dinilai mendesak agar ruas tol yang melintasi Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, dan Kabupaten Banyuasin dapat segera difungsionalkan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.
Berdasarkan hasil pemantauan, progres konstruksi dan pengadaan tanah pada sejumlah seksi telah menunjukkan perkembangan. Namun, percepatan masih diperlukan pada beberapa titik krusial yang menghadapi persoalan administrasi pertanahan maupun kondisi geografis.
Selain tumpang tindih bidang tanah dengan sertifikat PTSL dan keberadaan lahan di kawasan DAS, kendala lainnya adalah belum terbitnya Peta Bidang Tanah (PBT) serta Daftar Nominatif (Danom) pada sebagian objek tanah terdampak.
BACA JUGA: Polres Kerinci Bongkar Ladang Ganja Tersembunyi di Renah Kayu Embun, Tembus Medan Terjal 45 Menit
Rapat koordinasi tersebut juga menyoroti pentingnya penyambungan jalur konstruksi pada sejumlah titik strategis, terutama di kawasan Pulau Rimau serta akses keluar di wilayah Betung.
Menghadapi berbagai kendala tersebut, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mempercepat penyelesaian persoalan pengadaan tanah melalui komunikasi persuasif dengan masyarakat terdampak.
Seluruh tahapan penyelesaian persoalan dan administrasi pertanahan diharapkan berjalan secara transparan, adil, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, target fungsional ruas tol saat libur Nataru dapat tercapai sehingga memberikan manfaat bagi kelancaran perjalanan masyarakat.(*)
Sumber: Jambi Ekspres Disway
