JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris memaparkan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik pada presentasi uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Al Haris menjelaskan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan Pemprov Jambi untuk memperkuat transparansi pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
BACA JUGA: Pengadaan Lahan Tol Palembang-Betung-Jambi Terkendala PTSL dan DAS, Target Fungsional Nataru Dikejar
Di hadapan panelis yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari, praktisi komunikasi Fadilah Astari, dan perwakilan Direktur Eksekutif ELSAM Desiana Samosir, Al Haris menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif.
Ia memaparkan enam langkah strategis yang telah dijalankan Pemprov Jambi.
BACA JUGA: Di Tengah Isu Internal, PAN Batang Hari Tegaskan Tetap Solid Bersama Zulkifli Hasan
Pertama, menjadikan pelayanan informasi publik sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Kedua, memberikan dukungan administrasi dan keuangan kepada Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi sejak 2013.
Ketiga, melanjutkan pembangunan jaringan internet desa guna memperluas akses masyarakat terhadap informasi.
Keempat, memperluas akses layanan informasi publik pada perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kelima, memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.
BACA JUGA: Mensediar Rusli Resmi Pimpin PDAM Tirta Sakti Kerinci, Monadi Titip Empat Pesan Penting
Keenam, meningkatkan kerja sama dengan media massa dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Berbagai langkah tersebut juga sejalan dengan capaian reformasi birokrasi di Provinsi Jambi.
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PANRB Nomor B/266/RB.06/2026, indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi tercatat mencapai 81,35 dengan predikat A-.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Jambi, termasuk dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(*)
