Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi yang baru saja dibentuk, ternyata masih stagnan. Beberapa kegiatan di SKPD yang notabenenya hasil penggabungan Biro Keuangan dan Biro Aset itu hingga kini belum bisa berjalan.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala BPKAD Muslim Rizal saat dikonfirmasi koran ini, kemarin. “Kami sama sekali tak ada kegiatan, bagaimana PPTK belum ada. Sejak terbentuk Januari lalu sampai sekarang tak adakegiatan. Ini khusus di Kita (BPKAD, red), yang lainnya tak masalah,” ujarnya.
Dia menjelaskan, sebenarnya, anggaran untuk BPKAD sudah ada. Hanya saja, karena belum ada PPTK, maka dana yang ada belum bisa dicairkan. Pasalnya, PPTK ditunjuk petugasnya dari eselon IV. Sementara status staf yang ada di BPKAD saat ini sendiri belum dialihkan dari staf biro ke staf BPKAD.
“Bukan hanya PPTK saja. Kalau pengguna anggaran kan jelas saya, namun PPTK itu kan eselon IV, belum ada sampai sekarang. Kami belum boleh membuat SK untuk dia (PPTK, red) karena SK dia bertugas disini belum ada,” ungkapnya.
SK itu, dikatakannya, dibuat oleh BKD Provinsi Jambi dan ditandatangani oleh Gubernur Jambi. “Tugas menumpuk namun kita tak bisa melakukan kegiatan. Ini sudah berjalan hampir 3 bulan, jadi untuk kegiatan keluar kita pakai uang pribadi dulu, itu tak bisa dielakkan,” katanya.
Yang jelas, jika SK peralihan status stafnya itu sudah ada, maka kegiatan akan berjalan dengan normal. “Ini tinggal menunggu SK staf peralihan dari biro keuangan dan biro aset menjadi staf BPKAD. Sebelum SK peralihan itu ada, kita tak bisa melakukan kegiatan,” ujarnya.
--batas--
“Bagaimana kita mau menunjuk orang sementara status dia belum staf kita. Yang sudah punya SK itu saya dan Kabid, sementara pengelola keuangan belum ada seperti PPTK dan segala macamnya. Kendalanya itu terlambat di BKD belum ada di keluarkan. Kemarin kan banyak pertimbangan, staf ini diserahkan semua eselon III dan IV, mana yang dipakai mana yang tidak. Kalau yang tak dipakai kan dipindahkan. Kan staf kami berlebih karena penggabungan 2 biro itu. Mudah-mdahan secepatnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Ambok Tuo tampak kesal dikonfirmasi soal itu. Dia menilai, tak berjalannya kegiatan di BPKAD karena belum ada SK peralihan PNS hanya alasan pihak BPKAD saja. “Kan tetap bisa kerja, kepalanya sudah ada, staf yang ada itu kan bisa dimanfaatkan, sebenarnya sudah bisa. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan tugas sebenarnya. Staf yang ada disana kan tetap disana,” katanya.
“Kalau SK itu kan, kalau mau cerita nanti dibuka semua. Jadi pokoknya tak ada alasan lah tidak melakukan tugas. Masak gara-gara itu tak bisa melakuakn tugas, itu kan masih ada staf disana. Dia kan masih di lingkungan sana lah. Dia (Kepala BPKAD, red) kan membalikkan (staf, red) kepada BKD juga tidak kan, jadi menjelang ada SK masih bisa dipakai,” tambahnya.
Ditanya sudah sejauh mana proses pembuatan SK peralihan untuk sejumlah Staf di BPKAD dari biro Keuangan dan Biro Aset tersebut, dia tak mengaku tak tahu. “Belum tahu, saya baru masuk hari ini,” katanya dengan nada kesal.
sumber: jambi ekspres
