Meskipun ada penolakan dari pemilik lahan untuk pembangunan Ply Over, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi tetap optimis pembangunan tetap bisa berjalan.
H Daru Pratomo, Sekretaris Daerah Kota Jambi. menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya keras supaya pembangunan jembatan layang yang direncanakan untuk mengurai kemacetan itu bisa terlaksana dengan baik.
Katanya,Pemkot saat ini, sudah melakukan berbagai macam cara untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pembangunan itu tidak akan merugikan warga disana, namun pembangunan itu adalah untuk kebutuhan publik.
Terkait dengan penolakan warga yang ada disana, dirinya menyebut bahwa warga yang menolak itu adalah warga yang katanya tidak mau rugi dengan dibebaskan lahannya. Karena mungkin warga itu kurang mengerti soal pembebasan kali ini, dan menurutnya warga itu takut tidak ada ganti rugi seperti pembebasan lahan seperti yang sudah-sudah.
"Kita tetap optimis itu (fly over bisa dibangun. Saat ini pihak kecamatan juga lagi melakukan upaya pendekatan kepada pemilik lahan tersebut," kata Daru belum lama ini.
Pembangunan fly over tersebut direncanakan akan dibangun dalam waktu dekat ini. Meski demikian, hingga saat ini pembangunannya terkendala oleh pembebasan, dimana ada sekitar 10 orang yang menolak lahannya dibebaskan untuk pembangunan itu.
Warga yang menolak beralasan takut bila lahannya dibebaskan tidak ada ganti rugi. Mereka menanggap pembebasan lahan ini akan sama dengan kejadian pembebasan lahan sebelumnya, dimana lahan diberikan kepada pemerintah untuk membangun jalan, namun tidak ada ganti ruginya. Tidak hanya itu saja, warga yang disana juga beralasan jika dibangun jalan layang itu, maka usahanya akan mati.
Kabar terakhir, bila warga masih tetap menolak dibangunnya jembatan itu, pemerintah Provinsi Jambi yang dalam hal ini sebagai pembangun jemaban itu tetap akan membangun, namun pembangunan itu tidak sesuai dengan ukuran semula, artinya lebar jembatan nantinya akan dikurangi.
Menanggapi hal ini, anggota Fraksi Golkar Kota Jambi Jefri Bintara Pardede sangat menyayangkan jika pembangunan dikurangi. Menurut Jefri, jika pembangunan itu tetap dibangun namun tidak sesuai rencana akan mubazir saja. Pasalnya pembangunan itu tidak sebagus dengan rencana awal.
Maka dari itu, dirinya berharap kepada masyarakat yang menolak untuk bisa merelakan lahannya digunakan untuk kepentingan publik. "Inikan program pemerintah. Percayalah, tidak ada program pemerintah yang akan menyengsarakan masyarakat. Soal ganti rugi, pemerintah pasti mengganti rugi. Jangan takutla," sebut Jefri.
sumber: jambi ekspres
