Gubernur Jambi, HBA
Gubernur Jambi, HBA
Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus mengakui jika aparatur pemerintahannya saat ini masih banyak yang lemah. Terutama dalam hal perencanaan kegiatan dan program dari SKPD.

Hal ini disampaikannya kepada wartawan usai pairpurna penyampaian laporan dan rekomendasi pansus serta pengambilan keputusan terhadap LKPj Gubernur tahun 2013. Diakuinya, Silpa tahun 2013 lalu cukup besar. Itu memang disebabkan lemahnya perencanaan. “Ya satu sisi memang bisa dilihat besarnya Silpa dari hasil pemasukan PAD. Lalu ada beberapa propyek yang tumpang tindih dengan program pusat, itu contoh tak cermatnya SKPD yang bersangkutan,” tegasnya.

Hanya saja, kritikan dari dewan itu, katanya, akan menjadi acuan bagi dirinya dan jajarannya untuk perbaikan ke depan. “Insya Allah dalam APBD perubahan akan diluruskan,” sebutnya.
Dari hasil paripurna itu diketahui, Silpa tahun 2012 lalu senilai Rp 631, 825 Miliar (M).

Sementara pada 2013, nilainya lebih besar, yakni mencapai Rp 690, 767 M. “Artinya ada kenaikan Silpa sebesar Rp 58, 942 M,” kata Supriono, juru bicara pansus I DPRD Provinsi Jambi.

Disamping itu, dia juga menyampaikan, Dispenda harus segera melakukan pemutahiran data tentang potensi sumber PAD dan melakukan penetapan realistis sesuai potensi yang ada. “Proporsi belanja riil perlu dihitung berdasarkan penggunaanya. Ketika belanja pegawai yang ada dalam belanja langsung dimasukkan dalam belanja tida langsung, maka proporsi belanja tidak langsung akan cenderung meningkat,” tukasnya.

Sementara itu, HBA menambahkan, memang dalam paripurna itu, banyak sorotan yang datang kepada pihaknya. “Sampai hal-hal yang tidak menjadi tanggung jawab Gubernur juga jadi sorotan, misalnya soal administrasi pemerintah desa. Tapi ya sudah lah, semua itu kan Gubernur dari sisi koordinasi mungkin. Bagi saya itu masukan untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.

“Namun ada beberapa rekomendasi yang menurut hemat saya, itu bukan wewenang Gubernur. Ada wewenang yang sangat detail, kita akan ada pembagian kekuasaan antara Kabupaten/Kota dan Provinsi. Harusnya yang menjadi perhatian Gubernur itu adalah yang sangat strategis, hal-hal yang besar. Oleh karena kita jajaran pemerintah, memang secara keseluruhan apa yang terhadi di Provinsi Jambi, Gubernur harus tahu. Itu kritika begitu ya kita terima saja,” tandasnya.

sumber: jambi ekspres

Komentar

Berita Terkait

Isteri Tak Hadiri Pelantikan PKK, Lurah di-SP 1

HIV/AIDS Terbanyak di Kota Jambi

Targetkan Rp 40 M dari Retribusi

Kinerja BKD Dinilai Buruk

TBC Capai 748 Kasus

Target PAD Naik 21,89 Persen

Tunggu Pembentukan BUMD

Cuaca Siklon Bisa Picu Kebakaran Lahan dan Hutan

Rekomendasi




add images