iklan SOSIALISASI : Staf ahli bidang ekonomi Jasmin SH, saat membuka acara sosialisasi RIS PNPM Mandiri
SOSIALISASI : Staf ahli bidang ekonomi Jasmin SH, saat membuka acara sosialisasi RIS PNPM Mandiri

SAROLANGUN , Bertempat di ruang aula Bappeda Kabupaten Sarolangun, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Saro ­langun gelar acara sosialisasi program RIS PNPM Mandiri kemarin (29/4).

Acara sosialisasi tersebut dibu ­ka langsung oleh Bupati Sarolan ­gun yang diwakili oleh Staff Ahli Bidang Ekonomi Jasmin, SH, turut hadir dalam acara tersebut PPK RIS PNPM Provinsi Jambi Wardi Phurkan, SE, RPMC Ir. Sulung Maha Indra, serta pejabat terkait.

Tahun ini Kabupaten Saro ­langun memperoleh dana dari Program RIS-PNPM Mandiri sebesar Rp 3 miliar. Dana Rp 3 Miliar tersebut diperuntukkan untuk 12 desa yang tersebar di 5 kecamatan. Jumlah desa yang dapat tahun ini meningkat disbanding tahun lalu yang ber ­jumlah 10 desa.
Kadis PUdan Pera Kabupaten Sarolangun melalui Kabid Cipta Karya, Arbain, ST, kepada se ­jumlah wartawan kemarin (29/4) usai Sosialisasi Program RIS-PNPM Mandiri di Aula Bappeda mengatakan, setiap desa akan mendapatkan alokasi Rp 250 juta. Ke 12 desa yang mendap ­atkan dana Program RIS-PNPM Mandiri tersebut yakni, di Keca ­matan Singkut Desa Bukit Murau

Kemudian di Kecamatan Cermin Nan Gedang Desa Kampung Tujuh, Teluk Rendah, Pemuncak, Teluk Tigo, Lubuk Resam Hilir. Sedangkan di Kecamatan Saro ­langun Desa Tinting, Desa Baru dan Desa Bernai. Di Kecamatan Air Hitam Desa Bukit Suban dan Kecamatan Bathin VIIImasing-masing Desa Teluk Kecimbung dan Sukajadi.

Dana RIS-PNPM Mandiri, diu ­tamakan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian masyarakat, teru ­tama warga prasejahtera, seperti pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) maupun jalan produksi. Pembangunan insfrastruktur tersebut diharapkan bisa men ­dongkrak tingkat perekonomian masyarakat sehingga dapat men ­gurangi angka kemiskinan di satu desa.

¢ ¬E¢ ¬ ¢Penunjukan desa yang menda ­patkan program PNPM dilakukan langsung Kementerian berdasar ­kan data angka kemiskinan di satu desa. Desa Pemekaran tidak bisa mendapatkan dana tersebut, se ­bab data desa pemekaran belum ada di kementerian karena masih menyatu dengan desa induk,¢ ¬ ¢¢ ¬ ¢ sebut lelaki yang akrab disapa Baim, ini.

Sedangkan pengerjaan fisik di ­lakukan langsung oleh masyarakat (swadaya, red) melalui OMS (Or ­ganasasi Masyarakat Setem ­pat) yang dibentuk berdasarkan musyawarah di desa. ¢ ¬E¢ ¬ ¢Seluruh pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah di desa, kami (PU, red) tidak bisa campur tangan, termasuk penentuan bentuk peker ­jaan semua dilakukan masyarakat,¢ ¬ ¢¢ ¬ ¢ jelasnya.

Baim sendiri menilai, program pembangunan yang dijalankan se ­cara swadaya sangat efektif karena melibatkan peranserta masyarakat, artinya dana yang digunakan tidak hanya mengandalkan dana pemer ­intah, namun juga melibatkan swa ­daya dari masyarakat, sehingga tidak heran hasil pekerjaan bisa bertambah dari perencanaan.

Baim juga menambahkan pe ­serta sosialisasi meruapakan para Kadesm Ketua BPD dan perwakilan gender. ¢ ¬E¢ ¬ ¢Selanjutnya setiap desa akan melakukan musyawarah un ­tuk pembentukan OMS, dan peker ­jaan di lapangan akan dilakukan secepatnya,¢ ¬ ¢¢ ¬ ¢ pungkasnya.

sumber : Jambi Ekspres


Berita Terkait



add images