BKP2D Kabupaten Sarolangun saat ini tengah bekerja melakukan proses pemberkasan tenaga honorer kategori dua (K2), Paling lambat tanggal 30 Mei 2014. Berkas 190 honorer K2 sudah dikirimkam ke BAKN pusat dan termasuk 23 berkas yang bermasalah, dan akan diumumkan di BKP2D.
Hal ini dikatakan oleh Kepala BKP2D Sarolangun, Tamim melalui sekretaris, Febriati saat dikonfirmasi Minggu (25/5) diruang kerjanya. "Terkait dengan hasil verifikasi akan segera diumumkan di BKP2D," ujarnya.
Verifikasi yang dilakukan itu sendiri bertujuan untuk memvalidkan data, sebab, ditemukan 23 berkas yang bermasalah, pemicunya diduga melakukan manipulasi berkas. Akibatnya, 23 orang tenaga honorer bermasalah tersebut terancam tidak mendapatkan NIP dari BAKN RI dan SK dari bupati Sarolangun.
Proses verifikasi berkas tenaga honorer kategori dua (K2) yang dimotori oleh BKP2D Sarolangun dinyatakan sudah final. Sebelumnya, sebanyak 190 orang yang dinyatakan lulus seleksi bahan dan tes yang diorbitkan oleh Kemenpan Republik Indonesia. Angka 190 itu, akhirnya mengerucut menjadi 167.
Ditanya, terkait ditemukan 23 berkas honorer bermasalah, tapi berkas yang dilayangkan ke BAKN tetap berjumlah 190. Dituturkannya, tim verifikasi hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai tahapan proses yang sudah ditentukan. Hasil verfikasi tersebut bisa saja akan diuji kembali di BAKN RI. "Dalam menetapkan putusan, tidak menutup kemungkinan 23 berkas yang bermasalah akan diuji kembali oleh pusat," cetusnya.
--batas--
Menurutnya, kendati ditemukan 23 berkas yang bermasalah, namun BKP2D tetap mengirimkan sebanyak 190 berkas ke BAKN sesuai dengan jumlah kelulusan yang diorbitkan oeh Kemenpan pada waktu sebelumnya. Sebab, penentu terakhir soal kebijakan dikeluarkannya NIP merupakan kewenangannya BAKN. "Ketika melayangkan berkas ke BAKN, tapi BKP2D tetap melampirkan hasil verfikasi, yakni 23 ditemukan bermasalah, tapi terkait penentu kebijakan terakhir, tetap dikembalikan pada pihak BAKN," jelasnya.
Terpisah, Sekda Sarolangun, Drs H Thabroni Rozali MM mengatakan, 23 berkas honorer bermasalah dapat dirincikan, 19 terjadi di formasi guru, 2 formasi kesehatan dan 2 terjadi di formasi tekhnis lainnya. "Permasalahan berkas yang paling menonjol terjadi di formasi guru. Misalkan, berkas honorer tidak sesuai dengan lamanya ia mngajar," pungkasnya.
Tes CPNS 2014 Diperkirakan Online
Sebelumnya, diberitakan bahwa tes penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) tahun 2014 ini hampir dipastikan bakal menggunakan sistem online atau Cumputer Asissted Test (Cat). Peserta tes, nanti akan dihadapkan pada soal yang jawabannya dan kepastian lulus atau tidaknya akan diketahui saat itu juga. Namun hal ini disebut belum bisa dilakukan di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Bungo.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) M. Yusuf, mengatakan, baru-baru ini pihaknya berkomunikasi ke BKN Palembang, mereka memastikan rekrutmen CPNS dengan sistem CAT. "Tapi kita belum siap untuk itu," pungkasnya, saat dikonfirmasi, Minggu (25/5).
Faktor yang menyebabkan belum siapnya Kabupaten Bungo, adalah, dikarenakan terkendala sarana dan prasarana penunjang. Sebab, dengan CAT maka satu peserta membutuhkan satu unit komputer yang sudah terintegrasi dengan sistem. Maka anggaran yang diajujan pada APBD sebesar Rp 1,2 milyar untuk rekrutmen CPNS tak bakal mencukupi.
sumber: jambi ekspres
