Pemerintah Provinsi Jambi telah menganggarkan dana senilai Rp 3, 5 Miliar (M) untuk pembebasan lahan pembangunan fly over di Simpang Mayang. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi, Ivan Wirata kepada harian ini.
Anggaran itu disiapkan untuk melakukan pembebasan lahan kurang lebih 2000 meter persegi yang akan dibangun fly over nantinya. "Kita sudah siapkan Rp 3, 5 M untuk tahap awal, yakni pembebasan lahan sepanjang 2000 meter persegi," katanya.
Dia mengatakan, penggunaan anggaran yang sudah tersedia saat ini semua terbatas dengan waktu. Namun, hingga saat ini, pembebasan lahan belum bisa dilakukan karena penolakan warga. "Kalau keinginannya kan terus lah berjuang untuk bebaskan lahan," ungkapnya.
Disebutkannya, jika pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan komisi III DPRD Provinsi Jambi juga terkait hal ini. "Katanya mereka mau turun tangan menyikapi hal ini. Tapi kita juga minta pemerintah kota segera menyelesaikan," ujarnya.
Beberapa pihak, sambungnya, memang sudah pesimis untuk mengatasi penolakan dari warga ini. Sementara waktu yang tersedia untuk menyelesaikan hal ini tinggal sedikit. "Rata-rata semua sudah pesimis. Oleh karenanya, kalau sudah pesimis ya bagaimana. Waktu tinggal sedikit sementara anggaran yang sudah ada harus diserap," sebutnya.
Oleh karenanya, kemungkinan besar anggaran untuk pembebasan lahan itu akan dialihkan kepada proyek lainnya yang juga membutuhkan anggaran besar. "Bisa saja uang ini nanti dialihkan untuk jalan lingkar atau ujung jabung. Kalau ke depan ada kemauan untuk warga melepas lahannya, bisa jadi 2014 kita akan anggarkan lagi untuk pembebasan lahan," katanya.
Pengalihan anggaran itu, pada prinsipnya sudah disetujui oleh Gubernur Jambi. "Saya sudah laporkan kepada Bappeda dan Gubernur, mereka pada prinsipnya setuju kalau anggaran dialihkan untuk 2 program itu," tandasnya. (sumber: jambi ekspres)
Anggaran itu disiapkan untuk melakukan pembebasan lahan kurang lebih 2000 meter persegi yang akan dibangun fly over nantinya. "Kita sudah siapkan Rp 3, 5 M untuk tahap awal, yakni pembebasan lahan sepanjang 2000 meter persegi," katanya.
Dia mengatakan, penggunaan anggaran yang sudah tersedia saat ini semua terbatas dengan waktu. Namun, hingga saat ini, pembebasan lahan belum bisa dilakukan karena penolakan warga. "Kalau keinginannya kan terus lah berjuang untuk bebaskan lahan," ungkapnya.
Disebutkannya, jika pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan komisi III DPRD Provinsi Jambi juga terkait hal ini. "Katanya mereka mau turun tangan menyikapi hal ini. Tapi kita juga minta pemerintah kota segera menyelesaikan," ujarnya.
Beberapa pihak, sambungnya, memang sudah pesimis untuk mengatasi penolakan dari warga ini. Sementara waktu yang tersedia untuk menyelesaikan hal ini tinggal sedikit. "Rata-rata semua sudah pesimis. Oleh karenanya, kalau sudah pesimis ya bagaimana. Waktu tinggal sedikit sementara anggaran yang sudah ada harus diserap," sebutnya.
Oleh karenanya, kemungkinan besar anggaran untuk pembebasan lahan itu akan dialihkan kepada proyek lainnya yang juga membutuhkan anggaran besar. "Bisa saja uang ini nanti dialihkan untuk jalan lingkar atau ujung jabung. Kalau ke depan ada kemauan untuk warga melepas lahannya, bisa jadi 2014 kita akan anggarkan lagi untuk pembebasan lahan," katanya.
Pengalihan anggaran itu, pada prinsipnya sudah disetujui oleh Gubernur Jambi. "Saya sudah laporkan kepada Bappeda dan Gubernur, mereka pada prinsipnya setuju kalau anggaran dialihkan untuk 2 program itu," tandasnya. (sumber: jambi ekspres)
