iklan DIBANGUN: Jembatan pedestarian, salah satu proyek yang dilakukan dengan sistim multiyears di Provinsi Jambi. Terlihat salah seorang anak melompat ke air dari tiang penyangga jembatan yang sudah dibangun.
DIBANGUN: Jembatan pedestarian, salah satu proyek yang dilakukan dengan sistim multiyears di Provinsi Jambi. Terlihat salah seorang anak melompat ke air dari tiang penyangga jembatan yang sudah dibangun.
Mega proyek Provinsi Jambi, baik yang telah dilaksanakan maupun masih direncanakan, mendapatkan sorotan anggota DPRD Provinsi Jambi. Pemerintah diminta untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dikerjakan untuk menjadi acuan bagi pekerjaan yang akan dilakukan.

"Kegiatan multiyears itu dihitung dan dievaluasi dari sisi anggaran, administrasi dan hukumnya. Sehingga, pekerjaan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik," kata Syahbandar, Ketua Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi.

Disamping itu, katanya, koordinasi antar pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota juga harus lebih digalakkan. Pasalnya, dia mengaku pernah mendengar, jika Pemkab Muaro Jambi juga berencana membangun Jambi Sport Center (JSC) di Mendalo. Sementara Pemerintah Provinsi Jambi juga memiliki niat yang sama. Namun akan dibangun di Bumi Perkemahan Sungai Gelam.

"Koordinasi dengan kabupaten, contoh jambi sport center itu katanya muaro jambi mau buat di Mendalo. Lalu kita (Provinsi, red) mau buat di bumi perkemabahan sungai gelam, ini kan mubazir, kenapa musti 2. Ya harus ada yang ngalah. Kalau sudah ada Muaro Jambi, kita alihkan saja ke tempat lain. Kan banyak yang mau ditangani. Tak tahu juga apakah itu benar. Yang jelas, untuk kita sudah dianggarkan untuk yang di buper," sebutnya.

Sementara, katanya lagi, ada beberapa ruas jalan yang tak bisa dengan anggaran 1 tahun dan harus dengan pola multiyears. "Ya kita dukung itu karena memang mendesak di daerah tersebut. Jangan sampai daerah lain yang tak mendesak didahulukan," tandasnya.

Sementara itu, Ketua fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi, Madian yang dimintai komentarnya mengatakan, semua pekerjaan yang sudah berjalan juga harus dievaluasi. "Makanya gubernur harus selalu pantau SKPD untuk mencapai target pekerjaannya. Jangan sampai yang sudah dikeluarkan tak maksimal dikerjakan. Proyek-proyek besar dan mau dibangun harus diputuskan dan direncanakan sesuai kemampuan SKPD yang melakukan pekerjaan itu," ungkapnya.

"Seperti JBC, JSC itu proyek besar dan menghabiskan biaya cukup besar dan perlu supervisi yang teliti agar setiap SKPD mempunyai program jelas, sehingga pekerjaannya maksimal. Perencanaan harus benar-benar matang, baik segi biaya dan jadwal kegiatan pembangunannya. Jangan sampai di tengah jalan malah terbengkalai," ungkapnya.

Soal perluasan bandara, dia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jambi untuk melakukan percepatan. Walau sebenarnya memang pembangunan bandara sendiri dianggarkan oleh Angkasa Pura II. "Harus dipercepat kembali jadwal pengerjaannya karena ini agak lambat sepertinya, sementara dananya besar sekali. Ya koordinasi dengan angkasa pura dan mendorong agar pekerjaannya lebih cepat lagi," pungkasnya.

Sementara itu, saat ini, rencana pembangunan Jambi Bisnis Center (JBC) di area eks dinas peternakan Provinsi Jambi, kawasan simpang Mayang yang juga masih dalam ancang-ancang. pembangunan itu akan dilakukan dengan sistim BOT kurang lebih selama 30 tahun. Namun lamanya itu juga bisa ditambahkan lagi dengan dana Rp 1, 7 Triliun.

Lalu, ada rencana pembangunan Rencana pembangunan Jambi Sport Center (JSC) diperkirakan akan menghabiskan dana setengah triliun. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jambi, Satria Budhi menyampaikan nilai bangunannya yakni mencapai Rp 150 miliar.

Namun pada halaman 100 hektar, di area bumi perkemahan, Sungai Gelam, juga akan dibangun bangunan venue lainnya. “Ada delapan venue yang akan dibangun, tapi untuk detailnya satu venue berapa belum dihitung. Yang sudah baru untuk perhitungan bangunan stadion utama saja,” ucapanya.

Belum dihitungnya anggaran untuk venue tersebut, menurutnya, dikarenakan anggaran untuk menghitung DED nya belum dialokasikan. Saat ini baru dialokasikan Rp 590 juta untuk membuat DED dan penghitungan detail stadion utama saja. “Pekerjaan ini ada di Dinas Pekerjaan Umum,” ujarnya.

sumber: jambi ekspres

Berita Terkait



add images