Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jambi, Benhard Panjaitan mengakui jika memang ada pungli di jembatan timbang. Kepada sejumlah wartawan, dia menyebutkan hal itu. Namun dia mengaku tak pernah mengomandoi jajarannya untuk melakukan aktifitas pungli itu.
‘‘Ya boleh saya bilang memang ada. Namun untuk membuktikan kita memang harus kesana. Saya sudah bilang sama yang di lapangan, coba jangan ada pungli lagi,’‘ katanya saat dijumpai usai expose rencana pembangunan pelabuhan ujung Jabung di ruang pola kantor Gubernur.
Diakuinya juga, selama ini memang pengawasan dari pihaknya terhadap operasional dan aktifitas anggotanya di jembatan timbang sangat lemah. ‘‘Oleh karenanya, kita ajukan CCTV disana, itu belum dan dianggarkan. Mungkin 2014 nanti. Sehingga, bisa dipantau dari kantor langsung apa aktifitasnya,’‘ katanya lagi.
Namun, dalam kesempatan itu dia menegaskan, adanya pungli bukan atas perintahnya selaku Kepala Dinas. ‘‘Masalah pungli ini tak ada perintah saya, ya itu oknumnya lah ya. Karena saya sendiri menegaskan kepada mereka jangan ada pungli. Karena kita sudah memberikan insentif kepada mereka. Ada uang bulanannya,’‘ ungkapnya.
Ditanya, lalu apa sanksi khusus bagi mereka yang melakukan aktifitas pungli itu? Menurutnya, hal itu belum bisa dibuktikan. Yang jelas, sanksi tegas untuk oknum yang melakukan pungli telah dipersiapkan. ‘‘Ya tegas kita berikan kepada mereka dulu. Contoh misalnya, apakah penurunan pangkat atau bagaimana nanti,’‘ sebutnya.
Soal jembatan timbang yang sering rusak namun tetap mobil dimasukkan untuk ditimbang tonasenya, seolah jembatan tetap bagus, Benhard berkilah. Menurutnya, jembatan timbang bukan dalam keadaan rusak.
‘‘Ya kalau kadang-kadang terjadi macet. Kemungkinan ada yang masuk ada yang tidak. Namun kebetulan untuk batubara sendiri, sekarang diangkut dengan PS. Rata-rata 14 ton semua beratnya sesuai edaran gubernur. Namun kita juga terus menimbang, apakah memang batas tonaseya benar,’‘ tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS) menyayangkan adanya tindakan pungli tersebut. Namun, dia menegaskan, jika pungli itu memang dilakukan oleh oknum.
‘‘Kita sangat menyayangkan adanya informasi ini. Memang kita belum pernah menemukan adanya pungli disana. Namun kan kepala dinas saja mengakui, apalagi kita yang hanya memiliki fungsi pengawasan. Ya sayang sekali adanya itu,’‘ katanya.
Sementara itu, soal lemahnya pengawasan, BBS meminta Dishub Provinsi Jambi untuk memperketat pengawasan tersebut. Sehingga, tidak ada lagi, aktifitas pungli yang berlangsung di jembatan timbang. Soal, pengadaan CCTV untuk memperketat pengawasan, dia mengatakan, hal itu pengadaannya juga harus dikaji.
‘‘Kaji secara tekhnisnya bagaimana pengadaan CCTV. Apakah nantinya akan efektif atau tidak pengadaan CCTV itu. Jika efektif setelah dikaji, maka kita akan mendukung rencana tersebut. Namun, kalau tidak efektif, maka kita akan menolak,’‘ tegasnya.
Yang jelas, katanya, pungli tersebut memang sudah terjadi sejak lama. Pada zaman komisi III sebelumnya yang dikomandoi oleh Guzrizal, juga pernah ditemukan langsung aktifitas pungli ini terjadi.
‘‘Zaman dulu memang pernah juga waktu komisi III yang lama. Kepala Dinas saja mengakui, apalagi kita pengawasan. Kita komisi III awasi terus. Sama saja rekrut PNS, katanya transparan, namun ada juga rupanya main belakang,’‘ tandasnya.
sumber: je
