Meski sudah diperingatkan sejak beberapa waktu lalu, namun hingga kini, masih banyak kabupaten/kota yang mbalelo alias belum mengirimkan APBD-P daerahnya untuk dievaluasi di tingkat Provinsi.
Kondisi ini membuat Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) kembali memberikan warningnya kepada Bupati dan Walokta se- Provinsi Jambi.
“APBD-P itu memang tergantung daerah yang bersangkutan. Karena yang rugi adalah dia sendiri. Semakin mendekati akhir tahun maka akan semakin menyulitkan mereka nanti,” ujar HBA.
Dia menyebutkan, soal APBD-P ini memang sebenarnya tak harus ada. Karena, katanya, APBD-P bukan merupakan sesuatu yang diharuskan untuk dilakukan oleh daerah.
“Sebenarnya memang APBDP bukan persyaratan utama, sepanjang itu dibutuhkan tanpa anggaran perubahan tak masalah sebenarnya. Artinya, kalau tak ada juga tak masalah,” ungkapnya.
Lalu bagaimana dengan adanya sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) di tahun tersebut? Soal ini, HBA mengatakan, bisa saja dimasukkan di anggaran APBD murni tahun selanjutnya.
“Alau ada Silpa anggaran yang ada sekarang itu bisa dimasukkan nanti dianggaran murni 2014 mendatang, tak ada persyaratan harus ada APBD-P,” ungkapnya.
Namun, apakah ada penekanan dari pihak Pemprov sendiri kepada daerah agar segera membahas APBD-P tersebut dan dikirimkan ke tingkat Provinsi? Dia mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan edaran. “Kita sudah membuat edaran kepada bupati dan walikota untuk segera menyampaikan pembahasan APBD-P nya supaya jangan sampai akhir tahun nanti malah menyulitkan mereka untuk menghabiskan anggaran yang ditetapkan DPRD,” tandasnya.
Sementara itu, informasi yang berhasil didapatkan dari Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi, hanya dua daerah yang telah mengirimkan APBD-P untuk dievaluasi Provinsi. Diantaranya, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari.
sumber: je
