Pendidik anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) akhirnya benar-benar mogok mengajar Sabtu (5/10). Di sejumlah daerah para guru berkumpul di kantor PGRI kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi untuk berdoa bersama. Mereka menuntut pemerintah untuk lebih serius menjalankan kebijakan guru.
Secara nasional aksi mogok mengajar untuk berdoa bersama selama sepuluh menit digelar di kantor Pengurus Besar PGRI di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat kemarin. Ketentuannya aksi ini dimulai pukul 10.00 WIB. Tetapi khusus di kantor pusat ini, doa bersama dimulai lebih dulu yakni pukul 09.30 WIB.
"Delegasi dari seluruh provinsi datang ke Jakarta," ujar Ketua Umum PB PGRI Sulistyo kemarin. Doa bersama di Jakarta dilangsungkan lebih awal supaya bisa memantau aktivitas di daerah lainnya. Pada kesempatan kemarin PB PGRI melakukan telekonferensi melalui layanan Skype.
Diantara yang melaporkan aktivitas doa bersama adalah PGRI dari Cibinong, Jawa Barat. Dalam monitor tampak ruang aula PGRI setempat penuh sesak oleh guru yang berdoa bersama. "Kami menuntut pemerintah menuntaskan urusan guru honorer atau non PNS," kata pemimpin doa dari PGRI Cibinong. Laporan serupa juga datang dari Bengkulu, Gorontalo, dan Semarang, Jawa Tengah.
Melihat aktivitas guru berdoa bersama secara nasional ini, jelas mengganggu aktivitas belajar dan mengajar meskipun tidak signifikan. Dari pantauan di kantor PB PGRI Jakarta kemarin, aktivitas doa bersama di sejumlah daerah rata-rata baru rampung pukul 11.00 WIB hingga 12.00 WIB.
"Dalam laporan dari daerah, tidak ada aktivitas pembelajaran yang diliburkan selama satu hari penuh," ujarnya. Sulistyo mengatakan aktivitas doa bersama ini sejenis aksi pemanasan. Jika sejumlah tuntutan tidak digubris pemerintah, mereka akan benar-benar mogok mengajar dengan aksi turun ke jalan raya.
Sulistyo mengatakan hasil pertemuan PB PGRI menyebutkan bahwa, deadline dari pemerintah untuk merespon tuntuan guru hingga November mendatang. Yakni bertepatan dengan rangkaian hari guru nasional. Seperti diketahui hari guru diperingati setiap 25 November.
Tuntutan PGRI dalam aksi doa bersama kemarin cukup banyak. Tetapi mereka memiliki prioritas tuntutan yang harus diselesaikan pemerintah. Yakni kekurangan guru jenjang SD sebanyak 460 ribu orang. Menurut Sulistyo kekurangan guru ini sangat rawan jika dibiarkan oleh pemerintah.
Dampak dari kekurangan guru ini, pengelola SD biasanya melakukan rekrutmen guru honorer. Lambat laun, guru honorer ini meminta untuk diangkat menjadi CPNS. Persoalan lain, guru honorer ini biasanya menerima gaji yang tidak layak. Permasalah prioritas lain yang harus dijalankan pemerintah adalah peningkatan mutu guru, penuntasan pengangkatan guru honorer, dan perlindungan hak-hak guru.
Dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum ada tanggapan resmi terkait tuntutan ini. Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad mengatakan, selama pemerintah sudah menunjukkan kebijakan pro terhadap guru.
"Misalnya untuk tunjangan profesi guru, dulu tidak ada sekarang ada. Ini merupakan wujud perhatian kepada guru," kata dia. Ibnu tidak menampik ada kelemahan-kelemahan dalam pembayaran tunjangan profesi ini. Tetapi dia mengatakan kasus-kasus seperti keterlambatan dan tidak pas nominalnya hanya kasuistik saja.
sumber: je
