iklan
Anggaran di 5 SKPD Pemprov Jambi tidak dipangkas oleh dewan. Anggaran yang dipangkas ini khususnya yang menyangkut pameran dan perjalanan ke luar negeri.

Pencoretan anggaran ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Luhut Silaban, usai pembahasan anggaran, Kamis (14/11). “Ya nilainya mencapai Rp 1 M lebih pada 5 SKPD, itu yang kita coret,” tegasnya.

Menurutnya, sejumlah SKPD yang anggarannya dicoret yakni anggaran pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPMD & PPT), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi. “Mereka mengajukan anggaran untuk pameran di dalam dan luar negeri. Di BKPMD & PPT itu nilainya mencapai 700 Juta, kita tanya untuk apa pameran itu?,” ujarnya.

“Penjelasan mereka, yakni untuk menarik minat investor menanamkan investasi di Jambi. Kita tanya lagi, untuk bidang apa? Nah kata mereka untuk Sawit Batubara dan Karet?,” tambahnya.

Masih menurut Luhut, Pada bidang itu, telah dipromosikan sejak puluhan tahu lalu, jadi tak pelu ada lagi promosi. Jika memang harus promosi cukup melalui media internet atau sejenisnya, tak perlu harus repot ikut pameran dengan menghabiskan anggaran mencapai Rp 1 M. “Kita juga tanya lahan mana lagi yang mau dipromosikan, apa mereka tahu tinggal berapa luas lahan kita yang HPL di Jambi, mereka tak bisa jawab, karena itu tidak kita setujui,” ujarnya.

Sama halnya dengan Disperindag dan Koperasi, menurut Luhut, ketika ditanyakan apa yang mau dipamerkan, SKPD tak mampu menjelaskannya. “Ya tidak jelas apa yang mau mereka pamerkan, untuk apa,” tegasnya.

Sementara, Madian Saswadi, Anggota Komisi II yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan, pembahasan bersama SKPD ini dimaksudkan untuk mempertajam masalah anggaran SKPD. Maksudnya agar anggaran sesuai dengan program gubernur Jambi yakni Jambi Emas 2015. “Ada beberapa anggaran yang dipertanyakan, khususnya mengenai pameran luar negeri dan dalam negeri. Itu kepentingannya untuk provinsi JAMBI apa?. Anggaran yang dialokasikan harus sesuai dengan tupoksi dinas dan sesuai dengan ekonomi kerayatan,” pungkasnya.

sumber: jambi ekspres

Berita Terkait