Menghindari beban keuangan negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merekrut tenaga kontrak untuk menjadi penyuluh kebudayaan. Tugas mereka di lapangan nanti segunung. Mulai dari mencatat peninggalan kebudayaan, pembinaan masyarakat, hingga melaporkan kondisi setiap sekolal yang dijumpai.
Untuk periode 2013 ini, Kemendikbud mengontrak 150 orang tenaga penyuluh kebudayaan. Mereka diikat kontrak selama dua tahun. Para penyuluh ini disebar di seluruh Indonesia. Mereka dibekali uang saku, perangkat laptop, kamera, dan alat GPS (global positioning system). "Untuk uangnya berapa saru (tabu, red) diomongkan," kata Mendikbud Mohammad Nuh saat pelepasan seluruh penyuluh itu.
Nuh mengatakan penyuluh ini bekerja layaknya obor. Yakni harus bisa menerangi dan menemukan peninggalan-peninggalan budaya yang ada di masyarakat. Peninggalan budaya ini bisa berwujud benda atau lainnya.
"Setelah berhasil ditemukan, tolong untuk dicatat dan dilaporkan ke Kemendikbud," kata mantan rektor ITS Surabaya itu. Nuh mengatakan dengan pencatatan yang bersifat massal ini, bisa digunakan untuk upaya perlindungan terhadap peninggalan budaya di Indonesia.
Setelah menemukan dan mencatat, Nuh mengharapkan para penyuluh kebudayaan itu untuk menggali dan mengeksplorasi lebih jauh. Untuk upaya ini, para penyuluh bisa melibatkan masyarakat setempat. Sehingga masyarakat setempat bisa merasa ikut memiliki peninggalan-peninggalan budaya tadi.
--batas--
Mantan Menkominfo itu mengatakan, meskipun nama resminya penyuluh budaya mereka juga mendapatkan tugas untuk memantau dan melaporkan infrastruktur pendidikan. Nuh meminta setiap penyuluh melihat sekolah jenjang apapun, untuk dipotret kondisinya dan dicatat lokasinya melali perlengkapan GPS. "Kemudian laporkan ke Kemendikbud," tandasnya.
Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Kacung Marijan mengatakan, tugas pencatatan peninggalan kebudayaan itu bukan tugas utama para penyuluh kebudayaan. Dia menegaskan bahwa mencatat tadi tugas tambahan. "Tugas yang penting adalah memberdayakan masyarakat di bidang kebudayaan," ujarnya.
Contohnya adalah menggairahkan sanggar-sanggar seni dan melakukan sejumlah pelatihan seni budaya. Bentuk kerja berikutnya adalah menjalin kerjasama dengan kelompok masyarakat atau pemda untuk membuat program pengembangan kebudayaan setempat.
Kacung mengatakan memilih tenaga kontrak karena tidak melalui prosedur yang rumit. Jika harus menggunakan alokasi tenaga PNS, terbentur dengan alokasi kuota yang terbatas. Dia juga mengatakan alokasi PNS baru selalu berpengaruh pada keuangan negara. Kacung menuturkan para penyuluh kontrak ini berbeda dengan PNS Kemendikbud yang bekerja di satker-satker kebudayan di daerah.
sumber: jambi ekspres
