JAMBIUPDATE.COM, SAROLANGUN - Adanya wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD Kabupaten/Kota dinilai merupakan langkah mundur Demokrasi di Negara Indonesia.
Ini dikatakan oleh orang nomor satu di Kabupaten Sarolangun Cek Endra saat dikonfirmasi. "Itu langkah mundur demokrasi kita," kata bupati Sarolangun itu.
Menurut Cek Endra, pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD Kabupaten/Kota hanya mengenyampingkan kedaulatan rakyat. "Kedaulatan di tangan rakyat," kata Cek Endra lagi.
Dikatakan Cek Endra, apabila sistem pilkada langsung selama ini dinilai kurang sempurna, hal tersebut masih bisa disempurnakan. "Kalau sistem pilkada selama ini belum sempurna, mari kita sempurnakan, kuatkan aturan dan pengawasannya," katanya.
Mengenai biaya pilkada langsung, dan tidak langsung, menurut Cek Endra sama-sama menyedot biaya yang tinggi, jadi masalah biaya bukanlah merupakan alasan untuk merubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). "Bila dipilih tidak langsung (oleh DPRD Kabupaten/kota. Red), juga biayanya tinggi," pungkas Cek Endra.
(feb)
