JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Sikap tegas Rektor Universitas Jambi Prof.Johni Najwan, SH.MH.P.hd untuk memerangi praktek perjokian pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) mendapat dukungan dari pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH).
Berbicara di hadapan guru penerima sertifikasi (16/5) kemarin di Jambi SAH yang juga merupakan alumni UNJA ini mengatakan pihaknya memberi dukungan penuh pada upaya antisipasi yang dilakukan rektorat UNJA agar praktek perjokian SBMPTN tidak terjadi di kampus pinang masak tersebut.
" Saya sependapat dengan antisipasi yang dilakukan Rektor UNJA terhadap praktek perjokian untuk masuk perguruan tinggi negeri ini. "
Karena menurutnya jika praktek perjokian ini tidak di perangi akan menimbulkan turunan masalah yang cukup panjang terkait dengan infut mahasiswa yang UNJA terima.
Kaitan dengan masalah perjokian ini akan melahirkan kualitas yang rendah di perguruan tinggi, rendah secara mental dan rendah pula secara mutu, ungkap SAH.
Jika kita tidak tegas kita bisa bayangkan bagaimana buramnya wajah pendidikan tinggi kita nantinya.
" Bisa kita bayangkan jika perjokian ini tidak di antisipasi dengan tegas, seperti apa karakter mahasiswa yang mereka terima, dan ini bearti substansi dari seleksi menjadi hilang karena perbuatan curang, merampas hak orang lain yang sebenarnya lebih pantas. "
Di samping masalah perjokian tersebut SAH sebagai salah satu tokoh masyarakat Jambi mengharapkan UNJA ke depan bisa secepatnya mengejar akreditasi beberapa program studi, sehingga mutu yang menjadi dambaan masyarakat bisa dipenuhi.
Dalam hal mencapai tersebut SAH juga mendukung percepatan perubahan status UNJA menjadi Badan Layanan Umum (BLU) pendidikan.
" Kunci untuk memperoleh BLU itu adalah bagaimana membentuk tim kerja yang solid dan profesional, karena status BLU membutuhkan perencanaan dan tata kelola keuangan yang feasibility (kelayakan) dari semua aspek. "
Jadi jika mau berubah menjadi BLU UNJA harus meyakinkan Menteri Keuangan bahwa mereka punya kelayakan dalam bidang perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pertanggung jawaban dari uang yang dikelola.
Untuk mencapai itu semua SAH menegaskan dirinya siap pasang badan untuk memfasilitasi kepada pusat di Jakarta, tandasnya.(*/wan)
